DPRD DKI Minta Pemprov DKI Kedepankan Keadilan dalam Alokasi Dana Hibah
Politikus PSI itu mencontohkan hibah untuk organisasi keagamaan lain, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang diusulkan Rp15,7 miliar. “Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah.”
DPRD DKI akan minta Pemprov DKI Jakarta mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini. Anggara mengatakan pemerintah tidak berpihak pada kelompok manapun, harus adil dan proporsional.
"Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jika kita mampu beri Rp 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," tambahnya.
Sebelumnya, PWNU DKI Jakarta memprotes Pemprov DKI karena hanya mengusulkan hibah Rp 4 miliar untuk ormas itu. Mereka membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI DKI Jakarta yang mencapai Rp15 miliar.
Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyatakan komisinya berpandangan lembaga keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah Jakarta seharusnya menerima dana hibah lebih tinggi dibanding MUI Jakarta. Alasannya, dua organisasi tersebut memiliki jaringan hingga ke level lapisan bawah masyarakat.
Menurut politikus PDIP itu, pemerintah DKI pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan sangat mengistimewakan MUI Jakarta. Sehingga, MUI Jakarta menerima dana hibah lebih banyak dibanding NU dan Muhammadiyah untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah. “Jadi sebenarnya ini kiriman era Pak Anies,” kata Johnny, Senin kemarin.
Baca juga: Top 3 Metro: Pengacara Pintar Teddy Minahasa, Dana Hibah NU DKI Cuma Rp 4 Miliar Usulan Era Anies
