Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Reporter

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) kembali berkumpul di patung kuda untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2022. Tak hanya persoalan kenaikan BBM, KASBI juga fokus mengecam tindakan represif dari aparat kepolisian di Tragedi Stadion Kanjuruhan. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen atau setara dengan Rp4.901.738. Hal ini mereka sampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung Selasa, 22 November 2022.

“Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen,” kata Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dikutip dari Antara.

Jumlah ini lebih tinggi dari usulan kalangan pengusaha, yaitu Apindo DKI (2,62 persen atau Rp4.763.293). Namun, angka ini lebih rendah dari tuntutan buruh (10,55 persen atau Rp5.131.000) dan Kadin DKI (5,11 persen atau Rp4.879.053).

"Usul total kenaikan upah pekerja dalam sidang pengupahan kedua di Balai Kota Jakarta pada Selasa ini sebesar Rp5.131.000 tersebut,” ucap Nurjaman.

Nurjaman menilai usulan UMP DKI 2023 dari buruh itu tidak mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023 yang menetapkan kenaikan maksimal 10 persen. Buruh, kata dia, juga tak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan UMP DKI 2023.

Sementara itu, kata Nurjaman, Apindo DKI berkukuh menggunakan  PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan produk turunan UU Cipta Kerja sebagai dasar penghitungan kenaikan UMP DKI.

Adapun Pemprov DKI dan Kadin DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar hukumnya.

Rapat Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Nurjaman menuturkan sidang kedua Dewan Pengupahan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 tidak menemukan kesepahaman dari tripartit.

"Unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur pekerja tidak menemukan satu kesepahaman yang sama alias tidak satu suara," katanya.

Nurjaman menjelaskan sidang pengupahan yang diikuti unsur Pemprov DKI, pekerja dari serikat/konfederasi buruh DKI, unsur pengusaha dari Apindo, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI, pakar, serta akademisi itu, berlangsung sejak pukul 10.00 WIB-14.30 WIB dan berlangsung lancar meski tidak tercapai kata sepakat.

Meski demikian ada empat rekomendasi terkait nilai UMP DKI 2023 yang dihasilkan dari sidang pengupahan kedua tersebut sesuai usulan berbagai unsur.

"Di akhir sidang itu menghasilkan empat rekomendasi karena tidak ada kesepahaman dari masing-masing (unsur), baik sepaham antara unsur pekerja dengan unsur pemerintah, pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah," kata Nurjaman.

Keempat rekomendasi yang tercatat dalam berita acara sidang itu akan disampaikan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Ada rekomendasi dari unsur pengusaha perwakilan Apindo, unsur pengusaha perwakilan Kadin, unsur serikat pekerja serikat buruh, dan unsur pemerintah," ucap dia.

Rekomendasi tersebut sendiri adalah besaran persentase UMP DKI 2023 baik dari unsur pemerintah, pengusaha (Apindo dan Kadin), serta pekerja.

Baca juga: Buruh Minta UMP DKI Naik 13 Persen, Apindo: Kalau Besok Perusahaan Tutup Gimana

 






2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

11 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

17 jam lalu

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek sodetan Ciliwung siap menjalani tes sebelum dioperasikan pada April 2023.


Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

22 jam lalu

Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin beralasan belum mengizinkan eks warga Kampung Bayam menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan.


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

1 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

2 hari lalu

24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

DKI Jakarta memindahkan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) karena terkena dampak proyek sodetan Kali Ciliwung ke rumah susun (rusun) dengan skema sewa.


Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

2 hari lalu

Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

2 hari lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

2 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

3 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.