Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menolak tiga usulan kenaikan UMP DKI 2023 yang disampaikan oleh Pemprov DKI, Apindo DKI, dan Kadin DKI. Mereka mendesak Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mengabulkan usulan mereka, yaitu naik 10,55 persen.

"Sangat realistis berdasarkan perhitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dalam konferensi Pers, Rabu, 23 November 2022.

Dalam rapat Dewan Pengupahan DKI di Balai Kota kemarin, Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP sebesar 5,6 persen setara dengan Rp4.901.738.

Sementara kalangan pengusaha justru berbeda pendapat. Apindo DKI ingin UMP hanya naik 2,62 persen (Rp4.763.293) sedangkan Kadin DKI mengusulkan naik 5,11 persen (Rp4.879.053).

Said menyampaikan alasan buruh menolak usulan Pemprov DKI terhadap kenaikan UMP DKI tahun 2023 sebesar 5,6 persen karena tidak menanggung beban kenaikan BBM. Selain itu, keputusan Pemprov DKI Jakarta dinilai bisa mempengaruhi kenaikan upah minimum di daerah lain.

Menurut Said Iqbal, usulan Pemprov DKI itu masih di bawah inflasi. Berdasarkan penelitian partainya, inflasi dari Januari hingga Desember 2022 mencapai 6-7 persen, sementara prediksi Kementrian Keuangan sebesar 6,5 persen.

Sebabnya jika UMP DKI naik 10,55 persen sesuai usulan buruh, para pekerja tidak akan menanggung beban kenaikan BBM.

Partai Buruh Kecam Apindo DKI

Said Iqbal juga menyoroti sikap Apindo DKI yang meminta UMP DKI hanya naik 2,62 persen atau berbeda sikap dengan Kadin DKI. "Baru terjadi selama ini usulan pengusaha ada dua versi," kata Said

Dalam penentuan UMP DKI, Apindo memakai dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sedangkan Kadin mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menetapkan kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. Pemerintah membuat aturan ini karena merasa perhitungan UMP jika merujuk ke PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi.

Said mengatakan serikat buruh berpatokan pada Kadin. Ia menilai Apindo tidak memahami dunia usaha karena terdiri dari unsur personalia. "Usulannya ngaco dan ngawur. Dasar hukumnya sudah tidak ada kemudian di bawah inflasi,” tuturnya.

Said Iqbal mengancam bakal ada aksi besar di seluruh Indonesia jika Apindo bersikap demikian. "Kami mengecam dan mengutuk Apindo yang bersikap serakah," kata dia.

Di sisi lain Partai Buruh mengapresiasi Kadin DKI dalam membuat usulan kenaikan UMP DKI. Menurut dia, Kadin yang berisi kumpulan pemilik perusahaan lebih mengerti dunia usaha dan kesejahteraan para buruh. "Usaha akan berkembang kalau daya beli naik, bukan upah murah tapi upah layak," tuturnya.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat






Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

1 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

2 hari lalu

24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

DKI Jakarta memindahkan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) karena terkena dampak proyek sodetan Kali Ciliwung ke rumah susun (rusun) dengan skema sewa.


Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

2 hari lalu

Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

2 hari lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

Heru Budi meminta dukungan masyarakat Jakarta untuk memeriahkan hingga rangkaian acara KTT ASEAN berakhir.


Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

3 hari lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

4 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

5 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Belajar Kelola Air Bersih, Pemprov DKI akan Studi Banding ke Kosta Rika-Panama

5 hari lalu

Belajar Kelola Air Bersih, Pemprov DKI akan Studi Banding ke Kosta Rika-Panama

Pemprov DKI akan belajar tentang pengelolaan air bersih di Kosta Rika dan pengelolaan tempat wisata di Panama