TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menyatakan Bahrullah Akbar telah resmi menjabat Komisaris Utama Bank DKI. Dia berujar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan keputusan.
"Kalau di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bilangnya begitu hasil OJK keluar, maka secara definitif (Bahrullah menjabat Komut)," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022.
Bahrullah adalah mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bank DKI sebelumnya telah menerbitkan pengumuman soal perubahan susunan pengurus perseroan di situsnya, www.bankdki.co.id pada 30 Mei 2022. Dalam pengumuman tersebut tertera bahwa perusahaan perbankan itu mengangkat Bahrullah sebagai Komisaris Utama dan Herry Djufraini menjabat salah satu Direktur.
Pengumuman tertulis bernomor 03/PGM/CORSEC/V/2022 ini membeberkan hasil Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Bank DKI tertanggal 25 Mei.
BP BUMD DKI lantas memproses penyeleksian Bahrullah sebagai calon Komisaris Utama Bank DKI. Pemegang saham Bank DKI menerbitkan surat penetapan tersebut dan mengajukan surat permohonan penilaian kepada OJK.
Fitria tak mengetahui persis kapan penilaian OJK rampung. Dia hanya berharap Bahrullah mampu memperbaiki BUMD DKI itu. "Harapannya Bank DKI lebih baik lagi," ucap dia.
Dugaan Peran Anies Baswedan atas Jabatan Bahrullah Akbar
Sumber Tempo di pemerintah DKI menyebut ada arahan dari pimpinan untuk menyeleksi Bahrullah Akbar agar masuk dalam Dewan Komisaris Bank DKI. Pimpinan yang dimaksud adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI yang dibentuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
"Tim TGUPP saat itu (menyampaikan) ada kandidat potensial untuk Bank DKI," kata sumber ini.
Bahrullah adalah anggota BPK RI pada 2011-2017. Kariernya di lembaga audit keuangan pemerintahan ini naik sebagai Wakil Ketua periode 2017-2019. Dia lalu menjabat hanya sebagai anggota V BPK RI sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2021.
Bahrullah Akbar bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan sejumlah instansi pemerintahan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah daerah dan BUMD di Wilayah 1 yang mencakup Sumatera dan Jawa.
Baca juga: Jadi Komut Bank DKI, Eks Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Belum Disetujui OJK
