Kenaikan UMP DKI 2023 Tak Signifikan, Dewan Pengupahan Dorong Pemanfaatan KPJ

Pekerja memperlihatkan Kartu Pekerja di Jak Grosir di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 31 Desember 2018. Kartu tersebut mendapatkan akses gratis menggunakan Transjakarta, pembelian pangan di Jak Grosir dan Hak memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi setiap anak pekerja yang berusia sekolah. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Dedi Hartono Chaniago mendorong pemanfaatan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk meringankan beban buruh karena kenaikan UMP DKI yang kurang siginfikan. Dengan KPJ, buruh dapat mengurangi pengeluaran atau biaya hidup mereka.

“Manfaat KPJ sangat dirasakan pekerja di Jakarta untuk mengurangi pengeluaran biaya hidup yang selama ini dikeluarkan mereka. Ini akan membantu dari sisi peningkatan kesejahteraan,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 November 2022.

Pada saat ini, kriteria penerima Kartu Pekerja Jakarta meningkat. Semula KPJ untuk buruh berpenghasilan Upah Minimum Provinsi (UMP) plus 10 persen menjadi 15 persen.

“Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan andil terhadap pekerja dan buruh lewat program ini dengan meringankan biaya transportasi, pangan dan pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta,” ujarnya.

Dedi mengatakan KPJ adalah bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban pekerja di tengah dampak kenaikan UMP DKI 2023 yang tidak terlalu signifikan.

“Tingginya animo pekerja atau buruh dalam memanfaatkan program KPJ berpengaruh pada perluasan kriteria penerima KPJ,” kata dia.

Dewan Pengupahan akan mengkaji penambahan manfaat bagi pemegang KPJ. Misalnya dengan menggratiskan pekerja yang menggunakan transportasi terintegrasi JakLingko.

“Sebelumnya gratis naik Transjakarta. Tapi sekarang kita minta gratis naik transportasi integrasi dengan JakLingko,” ucapnya.

Ketua Pengurus Daerah Forum Serikat Pekerja Pariwisata DKI Jakarta Usman mengatakan perlu ada sosialisasi tentang fungsi KPJ. Dia minta perluasan manfaat KPJ untuk pemenuhan kebutuhan hunian layak melalui kerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta.

“Demikian pula di bidang pendidikan dan kemudahan mengurus kartunya dengan pihak bank karena sulitnya waktu bagi para pekerja dan buruh,” ujarnya.

Menurutnya, program KPJ sangat membantu para pekerja dan buruh yang pendapatannya masih berada di bawah ketentuan. Terlebih, dengan adanya pembatasan kenaikan UMP DKI 2023 maksimal 10 persen. 

Baca juga: Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur






Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

3 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Demo Buruh di Balai Kota DKI, Tuntut Heru Budi Revisi Keputusan UMP DKI 2023

3 hari lalu

Demo Buruh di Balai Kota DKI, Tuntut Heru Budi Revisi Keputusan UMP DKI 2023

Kecewa dengan keputusan Heru Budi Hartono tetapkan UMP DKI 2023 Rp 4,9 juta, demo buruh bakal digelar hingga 7 Desember.


Demo Buruh di Patung Kuda Jumat Pagi, Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

3 hari lalu

Demo Buruh di Patung Kuda Jumat Pagi, Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

Ada 8 layanan bus Transjakarta yang dialihkan, rute diperpendek, bahkan tidak dioperasikan untuk mengantisipasi demo buruh tolak besaran UMP DKI.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

4 hari lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


Top Metro: Anies Tak Diundang Reuni 212 dan Ritual di Kematian Keluarga Kalideres

4 hari lalu

Top Metro: Anies Tak Diundang Reuni 212 dan Ritual di Kematian Keluarga Kalideres

Panitia Reuni 212 memutuskan tidak mengundang Anies Baswedan dan polisi menduga ada ritual yang dijalani di balik kematian satu keluarga di Kalideres


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

4 hari lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

4 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Gibran Sampaikan Angka UMK Solo 2023 ke Dewan Pengupahan: Kita Lihat Daerah Lain Dulu

5 hari lalu

Gibran Sampaikan Angka UMK Solo 2023 ke Dewan Pengupahan: Kita Lihat Daerah Lain Dulu

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan pihaknya telah menyampaikan angka upah minimum kota (UMK) Solo tahun 2023 kepada Dewan Pengupahan Kota Solo.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

5 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

6 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

Dengan kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen, buruh mengatakan upah itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta