TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tercantum di pos anggaran Dinas Perhubungan DKI, dana hibah untuk TNI dari Pemerintah DKI Jakarta juga muncul di pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.
Hibah untuk TNI tersebut muncul, setelah anggaran Satpol PP DKI dinaikkan dari usulan Rp 1,12 triliun menjadi Rp 1,53 triliun. Nilai ini bertambah untuk mengalokasikan hibah kepada TNI dan pengembangan sistem informasi Satpol PP.
"Terjadi penambahan pagu sebesar Rp 405,33 miliar," kata Ketua Komisi A Mujiyono dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 24 November 2022.
Informasi ini disampaikan dalam pembacaan laporan hasil kerja Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI membahas Rancangan APBD DKI 2023. Sebagian besar penambahan pagu itu untuk mengakomodasi permohonan empat hibah dari TNI.
Total alokasi hibah bagi TNI yang masuk dalam pagu Satpol PP DKI mencapai Rp 337,33 miliar. TNI membutuhkan dana guna pengadaan alat kelengkapan (alkap) penanggulangan huru-hara dan kendaraan khusus, mengantisipasi kontinjensi dan bencana alam, serta pemenuhan pendidikan jajaran TNI Angkatan Darat (AD),
Satpol PP juga perlu dana untuk pengembangan sistm informasi instansinya senilai Rp 68 miliar. Karena itulah, setelah pembahasan RAPBD DKI, pagu anggaran Satpol PP melonjak Rp 405,33 miliar.
Rincian alokasi penambahan pagu anggaran Satpol PP DKI:
1. Pengembangan sistem informasi Satpol PP Rp 68 miliar
2. Pemberian hibah kepada Kodam Jaya/Jayakarta untuk pengadaan alkap penanggulangan huru-hara dan kendaraan khusus Rp 88 miliar
3. Penambahan hibah kepada Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru-hara Rp 74,3 miliar
4. Pemberian hibah kepada Komando Pasukan Khusus TNI AD untuk mengantisipasi kontinjensi dan bencana alam Rp 105,03 miliar
5. Penambahan pemberian hibah kepada Mabes TNI AD untuk pemenuhan pendidikan jajaran TNI AD Rp 70 miliar
Dana hibah untuk TNI Polri dari Dinas Perhubungan DKI
Sebelumnya, hibah untuk TNI dan Polri juga muncul dalam pos anggaran Dinas Perhubungan DKI. Besaran hibah untuk TNI Polri yang nantinya diterima sejumlah satuan seperti Polda, Kodam dan satuan lainnya itu mencapai Rp 409 miliar.
Pemberian dan hibah kepada TNI Polri berdampak pada berkurangnya dana public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Rp4,24 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Dana PSO ini merupakan subsidi untuk tiket Transjakarta.
Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan penambahan alokasi dana hibah di dinasnya menyebabkan pagu subsidi tiket merosot. "Salah satu alasan PSO diturunkan, karena ada proposal (hibah) ini," kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Syafrin memaparkan semula Dishub DKI hanya mengalokasikan hibah untuk satu instansi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hibah yang diberikan senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
Namun, kemarin saat pembahasan RAPBD DKI 2023 milik Dishub DKI ternyata ada tambahan tujuh item alokasi hibah untuk Forkopimda yang nilainya total Rp409 miliar. Tujuh item inilah yang baru masuk di alokasi belanja hibah Dishub DKI dan semuanya ditujukan untuk TNI-Polri. Total dana hibah dari Dishub DKI ke dua instansi itu mencapar Rp485 miliar.Pengembangan ETLE
Berikut rincian alokasi belanja hibah Dishub DKI:
1. Pengembangan ETLE
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 75,47 miliar
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya
Anggaran: Rp 16,73 miliar
3. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Mako Puspomal
Anggaran: Rp 7,67 miliar
4. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Koopsudnas
Anggaran: Rp 79,99 miliar
5. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Komandan Korem 052/Wijayakrama
Anggaran: Rp 1,66 miliar
6. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kapolda Metro Jaya
Anggaran: Rp 130,78 miliar
7. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Wing Komando I Koppasgat
Anggaran: Rp 11,98 miliar
8. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penerima hibah: Kodam Jaya, Korem 052
Anggaran: Rp 161,09 miliar
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengaku kerap ditelepon Pangdam dan Kapolda
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku kerap mendapat telepon dari Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya yang meminta jatah dana hibah di APBD DKI.
Menurut politikus PDIP ini, banyak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terlambat menyerahkan proposal. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2022 anggota Forkopimda terdiri dari Ketua DPRD, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksan tinggi, dan pimpinan satuan territorial TNI di daerah.
"Dia minta untuk pengamanan dan macam-macam (menjelang Pemilu 2024). Saya tidak tahu detail, tapi banyak sekali permintaan dari Forkopimda," ucap Prasetyo Edi Marsudi di Grand Cempaka Resort, Bogor, Kamis malam, 3 November 2022.
Dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta di Bogor itu, Prasetyo meminta slot khusus dana hibah untuk Forkopimda yang telat mengajukan proposal. "Kita mau Pemilu, jadi tolong ada slot juga di situ," kata dia.
Heru Budi Hartono tutup mulut
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih irit bicara soal usulan dana hibah bagi TNI dan Polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI. Dia mengatakan usulan dana hibah tersebut masih dibahas.
"Lagi dibahas. Belum selesai," kata dia di Balairung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 24 November 2022.
Heru Budi Hartono pun menutup mulut dengan tangannya. Kepala Sekretariat Presiden ini juga tak menjelaskan mengapa Pemerintah DKI menyetujui anggaran hibah untuk pengadaan mobil dinas Forkopimda.
Menurut Heru, pemerintah DKI, "Belum menyetujui, masih pembahasan."
Baca juga: Dapat Dana Hibah Rp 4 Miliar, PWNU DKI Bandingkan dengan MUI yang Terima Rp 15 Miliar
