TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 kemarin malam berlangsung alot. Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi meminta setiap komisi membahas kembali RAPBD 2023 lantaran perlu ada rasionalisasi nilai anggaran.
Dia menekankan perlu ada rasionalisasi anggaran pemberian penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk 10 BUMD DKI.
"Karena ada juga beberapa BUMD yang kemarin (pembahasan RAPBD) agak sedikit salah persepsi (permintaan penyertaan modal daerah) masuk di dalam rancangan ini," kata dia dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 November 2022.
Usulan PMD 2023 memang membengkak sekitar Rp 1,9 triliun. Sebanyak 10 BUMD DKI memohonkan suntikan modal. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Komisi B Bidang Perekonomian dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI.
Dua komisi ini telah membahas besaran PMD yang masuk dalam RAPBD 2023. Baik Komisi B atau Komisi C melaporkan rekomendasi angka PMD yang berbeda.
Komisi B mencatat permintaan PMD dari usulan Rp 6,23 triliun naik menjadi Rp 8,17 triliun. Artinya, ada pembengkakan Rp 1,98 triliun.
Sementara hasil pembahasan di Komisi C merekomendasikan PMD 2023 naik Rp 1,93 triliun menjadi Rp 8,12 triliun.
Prasetyo meminta lima komisi DPRD DKI kembali menyisir anggaran RAPBD 2023 kemarin malam. Dia menekankan agar anggaran yang bersifat darurat dan mendesak alias darsak tidak dihapus. Menurut dia, komisi harus memotong alokasi anggaran PMD.
"BUMD yang tidak perlu bantuan harus dihilangkan," ucap politikus PDIP ini.
Rapat kemarin malam sempat diskors satu jam. Anggota dewan tampak beranjak menuju ruang rapat komisi masing-masing untuk merasionalisasi kelebihan anggaran. Informasi yang diperoleh Tempo, rapat Banggar masing berlangsung hingga tengah malam tadi.
Baca juga: Usulan PMD ke 9 BUMD DKI Rp6,23 Trilun, Tak Ada untuk Bangun Rumah DP Nol
