RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas Rancangan APBD DKI 2023 di setiap komisi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi mengatakan nilai RAPBD DKI 2023 justu membengkak menjadi Rp 87,2 triliun setelah pembahasan tersebut.

"Jadi Rp 87 triliun itu yang perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan kita menurut skala prioritas," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 November 2022. 

Sebelumnya, eksekutif dan legislatif telah menetapkan nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian menjadi RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 triliun. 

Kemarin DPRD DKI menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas hasil pembahasan RAPBD 2023 di lima komisi. Pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja komisi ternyata membengkak Rp 4,7 triliun. 

Selain itu, usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga melonjak Rp 1,9 triliun. Karena itu, terjadi pembengkakan RAPBD 2023 sekitar Rp 6,7 triliun setelah pembahasan anggaran di komisi-komisi.

Baca: DKI Tidak Ajukan PMD 2023 untuk MRT Jakarta Akuisisi PT KCI

Postur RAPBD DKI 2023 membengkak

Postur RAPBD 2023 yang semula ditetapkan Rp 82,5 trilun lantas melonjak menjadi Rp 89 triliun. Michael menerangkan, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) senilai Rp 1,9 triliun ternyata telah masuk dalam postur RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 trilun. 

Akan tetapi, RAPBD DKI tetap membengkak Rp 4,7 triliun menjadi Rp 87,2 triliun. DPRD DKI harus membahas kembali alokasi anggaran tersebut untuk dikembalikan ke postur RAPBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun. Tujuannya agar rencana belanja daerah tidak defisit atau melebihi pendapatan. 

Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi lantas meminta setiap komisi kembali merasionalisasi anggaran. Kemarin malam dia menunda rapat selama satu jam agar dewan dapat membahas kembali besaran RAPBD 2023. 

"Coba dirasionalisasi saja dulu, berapa sih kurangnya yang harus dirasionalisasi," ujar politius PDIP ini.

Dari pantauan Tempo kemarin malam, anggota dewan tampak beranjak menuju ruang rapat komisi masing-masing untuk merasionalisasi kelebihan anggaran. Informasi yang diperoleh Tempo, rapat Banggar masih berlangsung hingga tengah malam tadi. 

Baca juga: Usulan PMD 2023 untuk 10 BUMD DKI Membengkak Rp 1,9 Triliun, Total Jadi Rp 8,12 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

13 jam lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

1 hari lalu

PSI DKI Menyayangkan Pengunduran Diri Michael Sianipar

PSI DKI menyayangkan pengunduran diri Michael Victor Sianipar. Sebab, Michael dianggap telah mencetak banyak pencapaian dan sejarah.


Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

1 hari lalu

Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik merasa miris dengan keputusan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dicopot.


Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

1 hari lalu

Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

Michael Victor Sianipar mundur dari PSI. Dia menyebut, semasa menjabat Ketua DPW PSI DKI, kader PSI di DPRD telah mengkritisi anggaran Anies Baswedan.


Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

1 hari lalu

Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

Fraksi PSI DPRD DKI mempertemukan warga dengan PT Pertamina hari ini. Mediasi tersebut untuk memperjelas status tanah di Jalan Pengadegan, Pancoran


Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

2 hari lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

2 hari lalu

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Pemerintah DKI mendapatkan hibah 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun dari Kementerian PUPR. Pemerintah daerah berencana melakukan komersialisasi.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

3 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan penggantian Sekda DKI merupakan kewenangan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku tak tahu-menahu.