Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Ahli Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, yang diutus Presiden dalam sidang gugatan uji materi untuk Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 6 Oktober 2016. Tempo/Ammy Hetharia

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai pemerintah harus mempertimbangkan dengan baik untuk menghapus jabatan wali kota dan bupati di Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut dia, perlu ada kajian matang untuk menghindari dampak penghapusan posisi tersebut.

"Jadi jangan main grusa-grusu main hapus-hapus," kata dia saat dihubungi, Jumat, 25 November 2022. 

Usul Kepala Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota. Tujuannya agar Jakarta nantinya memiliki struktur organisasi birokrat yang lincah, sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. 

Usulan itu disampaikan dalam jumpa pers di Balai Kota, Jakarta Pusat usai Suharso bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono kemarin. Dua pejabat ini membahas soal nasib provinsi DKI Jakarta pasca-ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, penataan kawasan, dan rencana UU daerah khusus.

Suharso menyebut, sistem pemerintahan Jakarta ke depannya akan tetap seperti saat ini. Pemerintah pusat juga memikirkan bagaimana Jakarta bisa memiliki struktur organisasi birokrat yang lebih lincah, sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. "Jadi loose birokrasi, tapi efektif birokrasi," ujar dia. 

Selain itu, akan didiskusikan juga hal-hal yang semula bukan kewenangan Jakarta kemudian dituangkan dalam Undang-Undang daerah khusus. Kewenangan baru itu yang bakal menjadi spesialisasi Jakarta.  "Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi , menjadi salah satu center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan," kata Suharso.

Bukan Cara Perkuat Birokrasi

Djohermansyah berpendapat cara untuk memperkuat birokrasi bukan dengan menghapus jabatan yang justru menjadi perpanjangan tangan gubernur di masing-masing kota dan kabupaten Jakarta. 

Untuk memperkuat birokrasi, tutur dia, pemerintah seharusnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur sipil negara (ASN) mulai dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. 

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat dukungan fasilitas berstandar global. Hal ini mengingat mimpi Jakarta menjadi kota global. 

"Jadi penghapusan kelembagaan mungkin bukan jalan keluar untuk membuat birokrasinya gesit dan lincah," ucap Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini. 

Baca juga: Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu






Pemprov DKI Gelar Pesta Malam Tahun Baru di TMII dan Bundaran HI

2 jam lalu

Pemprov DKI Gelar Pesta Malam Tahun Baru di TMII dan Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta memetakan sejumlah lokasi untuk merayakan malam tahun baru guna mengurai potensi kepadatan masyarakat.


PDIP Dorong Pj Gubernur DKI Segera Pilih Sekda Definitif Agar Kerjanya Tidak Setengah-setengah

2 jam lalu

PDIP Dorong Pj Gubernur DKI Segera Pilih Sekda Definitif Agar Kerjanya Tidak Setengah-setengah

Politikus PDIP Gembong Warsono mendorong Pj Gubernur DKI Heru Budi tunjuk calon sekda definitif. Agar kerjanya tidak setengah-setengah.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

3 jam lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

3 jam lalu

Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama.


Inilah 10 Kota Paling Mengecewakan Turis Versi Radical Storage, 2 di Antaranya di Indonesia

6 jam lalu

Inilah 10 Kota Paling Mengecewakan Turis Versi Radical Storage, 2 di Antaranya di Indonesia

Dua dari 10 kota paling mengecewakan turis yang diambil dari 100 kota tujuan wisata terpopuler di dunia berada di Indonesia.


Potensi Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun, Pemprov DKI Kaji Penerapan WFH

11 jam lalu

Potensi Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun, Pemprov DKI Kaji Penerapan WFH

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang mengkaji penerapan bekerja dari rumah atai work from home (WFH) mengantisipasi cuaca ekstrem


Belum Dapat Kepastian, Warga Kampung Bayam Harus Kehilangan Rumah dan Pekerjaan

1 hari lalu

Belum Dapat Kepastian, Warga Kampung Bayam Harus Kehilangan Rumah dan Pekerjaan

Warga Kampung Bayam masih belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum menemukan kesepakatan soal harga sewa


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Harga Telur Ayam di Jakarta Terus Naik Jelang Natal dan Tahun Baru, Tembus Rp33 RIbu

1 hari lalu

Harga Telur Ayam di Jakarta Terus Naik Jelang Natal dan Tahun Baru, Tembus Rp33 RIbu

Harga telur ayam terus melonjak naik jelang Natal dan Tahun Baru 2023.


Tilang Manual Kembali Berlaku di Jakarta, Hanya Incar 3 Jenis Pelanggaran

1 hari lalu

Tilang Manual Kembali Berlaku di Jakarta, Hanya Incar 3 Jenis Pelanggaran

Polda Metro Jaya kembali memberlakukan tilang manual setelah sebelumnya sempat digantikan dengan tilang elektronik.