Suharso Monoarfa Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Ahli: Gubernur Kedodoran

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) usai memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebut wali kota dan bupati adalah perpanjangan tangan gubernur. Wali kota dan bupati itulah, tutur dia, yang bertugas membantu gubernur menjalankan tugas di lima kota dan satu kabupaten di Jakarta.

"Kalau itu (jabatan wali kota dan bupati) dihapus, maka dampaknya adalah Pak Gubernur akan kedodoran dalam menjalankan tugas pekerjaan," kata dia saat dihubungi, Jumat, 25 November 2022. 

Djohermansyah merespons usulan penghapusan jabatan wali kota dan bupati di Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Usulan ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, kemarin. 

Tujuannya, kata Suharso, agar Jakarta nantinya memiliki struktur organisasi birokrat yang lincah, sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. 

Baca: Heru Budi Hartono Bicara Jakarta setelah Bukan Ibu Kota Negara, Bappenas Janji Bangun Lebih Baik

Wali kota dan bupati membantu gubernur menangani Covid-19

Djohermansyah memaparkan selama ini tidak ada masalah dalam penugasan sektoral di pemerintahan DKI. Wali kota dan bupati bahkan membantu gubernur dalam penanganan Covid-19. 

Wali kota juga yang mengkoordinasikan Suku Dinas di wilayah masing-masing. Jika gubernur berhalangan hadir, maka wali kota atau bupati yang akan memenuhi undangan masyarakat atau meninjau ke lapangan. 

"Jadi kerjanya memang sangat bermanfaat ya sejauh ini," ujar Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini. 

Kemarin Suharso bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat. Dua pejabat ini membahas soal nasib provinsi DKI Jakarta pasca-ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, penataan kawasan, dan rencana UU daerah khusus.

Baca juga: Nasib Jakarta Usai Ibu Kota Pindah Kalimantan, Suharso Monoarfa: Tak Ada Bupati atau Wali Kota

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

1 jam lalu

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan terus menjaga kemitraan dengan DPRD setelah APBD DKI sebesar Rp 83,78 disahkan menjadi perda.


Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

9 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

Dirut Jakpro Widi Amanasto dicopot dalam RUPS Sirkuler, dan digantikan oleh Iwan Takwin, yang sebelumnya Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.


Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

11 jam lalu

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

Haru Budi Hartono mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) masih dipegang Jakpro, termasuk mekanisme penetapan tarif sewa.


Kapolri Dapat Brevet Hiu Kencana dari Calon Panglima TNI Yudo Margono, Lemkapi: TNI - Polri Solid

13 jam lalu

Kapolri Dapat Brevet Hiu Kencana dari Calon Panglima TNI Yudo Margono, Lemkapi: TNI - Polri Solid

Lemkapi menilai penyematan Brevet Hiu Kencana oleh KSAL Laksamana Yudo Margono kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan bukti TNI - Polri solid.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

14 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

14 jam lalu

Jawab Jakpro Soal Pengalihan Kampung Susun Bayam, DKI: Belum Ganti Pengelola

Sarjoko menyatakan belum mendapat informasi terbaru soal pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta.


Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

17 jam lalu

Heru Budi Hartono Naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI Sempat Bengkak Hampir Rp 5 Triliun Jadi Top 3 Metro

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono naikkan UMP 2023 & RAPBD DKI sempat bengkak hampir Rp 5 triliun jadi Top 3 Metro hari ini.


Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

20 jam lalu

Daftar Nama Petinggi BUMD DKI Jakarta yang Dicopot di Era Heru Budi Hartono

Inilah daftar pergantian pimpinan perusahaan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono MInta Wali Kota Jaga Aset di Jakarta Timur

1 hari lalu

Heru Budi Hartono MInta Wali Kota Jaga Aset di Jakarta Timur

Heru Budi Hartono minta ASN Pemkot Jakarta Timur kejar target dalam meminimalisir potensi banjir dan peremajaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.