UMP DKI 2023 Segera Diumumkan, Apa Itu UMK dan UMP dalam Penetapan Upah Minimum?

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 akan ditetapkan minggu depan. 

"Nanti ditetapkan tanggal 28 (November) hari Senin," ungkap Heru Budi Hartono saat ditemui di tengah sidak di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat, 25 November 2022.

UMP DKI memang sempat ramai karena terjadi tarik ulur antara pekerja, pengusaha dan pemerimntah. Upah, salah satu hal penting dalam dunia kerja. Upah imbalan dasar diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Penetapan upah ditentukan atas kesepakatan.

Upah diberikan sesuai dengan standar minimum yang diberlakukan di daerah. Penetapan standar upah minimum di Indonesia sebeumnya mengacu pada d Upah Minimum Regional (UMR). Namun, seirin waktu istilah itu tidak digunakan lagi, dan digantikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Aturan tentang Upah Minimum

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas  upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Namun peraturan ini menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kuurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan. Sementara bagi pekerja atau buruh yang bekerja dengan masa satu tahun atau lebih, menurut peraturan ini dapat dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha diperusahaan yang bersangkutan.

Baca juga : Heru Budi Hartono Sebut UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan-Senin Depan

Merujuk pasal 94 undang-undang No. 13  tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Di mana besar upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah pokok dan tunjangan tetap yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum terdiri dari UMR Tingkat 1, UMR Tingkat 2, UMSR Tingkat 1 dan UMRS Tingka 2. 

Namun, istilah Upah Minimum Regional (UMR) telah diganti sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 tentang perubahan beberapa pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Di mana UMR Tingkat 1 diubah menjadi Upah Minimum Provinsi dan Istilah UMR Tingkat 2 diubah menjadu Upah Minimum Kabupaten/Kota.

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten/ kota yang tercakup. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Pasal 1 terkait Upah Minimum, besaran UMP ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota. 

Hal ini karena setiap habupaten/kota  memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Biasanya, gubernur akan mengesahkan UMP pada 21 November setiap tahunnya.  Pengesahan ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari di tahun selanjutnya.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/ Kota atau UMK adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Meskipun ditetapkan oleh gubernur tetapi pengajuan standar upah minimum dilakukan oleh bupati atau wali kota. 

Penentuan UMK ditetapkan setelah penetapan UMP berlangsung. Umumnya, nilai UMK lebih tinggi dibandingkan UMP yang sudah ditetapkan. 

KAKAK INDRA PURNAMA

Baca : Kenaikan UMP DKI 2023 Tak Signifikan, Dewan Pengupahan Dorong Pemanfaatan KPJ

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Erick Thohir Tanggapi Tawaran BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta 2023

2 jam lalu

Erick Thohir Tanggapi Tawaran BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta 2023

PT JakPro belum mengantongi sponsor Formula E yang akan diadakan kedua kalinya di Indonesia itu. JakPro maskih melakukan penjajakan.


Ucapkan Selamat Imlek, Heru Budi: Jakarta Tempat Ramah dan Terima Segala Bentuk Tradisi

9 jam lalu

Ucapkan Selamat Imlek, Heru Budi: Jakarta Tempat Ramah dan Terima Segala Bentuk Tradisi

Heru Budi menyampaikan perayaan Imlek tahun ini sangat menarik karena mengusung tema "Bersyukur, Bangkit dan Maju".


Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

10 jam lalu

Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

Heru Budi meminta dukungan masyarakat Jakarta untuk memeriahkan hingga rangkaian acara KTT ASEAN berakhir.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

11 jam lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

16 jam lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Ke Heru Budi, Kapolda Metro Jaya Minta Disediakan Lintasan Balap Motor Jalanan

1 hari lalu

Ke Heru Budi, Kapolda Metro Jaya Minta Disediakan Lintasan Balap Motor Jalanan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut anak muda di DKI Jakarta butuh trek lurus untuk balap motor


Buka Anniversary Street Race Bareng Heru Budi, Kapolda Metro Berpesan Kurangi Balap Liar

1 hari lalu

Buka Anniversary Street Race Bareng Heru Budi, Kapolda Metro Berpesan Kurangi Balap Liar

Kapolda Metro Jaya membuka acara 1st Anniversary Street Race Polda Metro Jaya hari ini. Dia berpesan balap liar di Jakarta dikurangi.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

2 hari lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

2 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Belajar Kelola Air Bersih, Pemprov DKI akan Studi Banding ke Kosta Rika-Panama

2 hari lalu

Belajar Kelola Air Bersih, Pemprov DKI akan Studi Banding ke Kosta Rika-Panama

Pemprov DKI akan belajar tentang pengelolaan air bersih di Kosta Rika dan pengelolaan tempat wisata di Panama