DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan kenaikan uang operasional bagi RT/RW, dasa wisma, LMK hingga kader juru pemantau jentik (Jumantik). Mujiyono mengatakan para petugas dan kader itu adalah layanan terdepan pemerintah kepada masyarakat.

"Komisi A merekomendasikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW dinaikkan," ujar Mujiyono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 27 November 2022, seperti dikutip Antara.

Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW, kata pimpinan Komisi Bidang Pemerintahan itu, belum pernah disesuaikan sejak 2018.

Mujiyono meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1674 tahun 2018 yang mengatur soal pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW itu. 

"Termasuk peningkatan operasional untuk Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dasa Wisma dan kader Jumantik," ujar Mujiyono.

Dalam kepgub itu, uang operasional RT ditetapkan Rp 2 juta per bulan. Uang operasional RW Rp 2,5 juta. Uang itu digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan RT dan RW, bukan gaji Ketua RT dan RW.

Uang operasional LMK Rp 1 juta per bulan untuk setiap anggota tingkat kota. Anggota LMK di Kepulauan Seribu memperoleh Rp1,5 juta per bulan.  Ada pula biaya kesekretariatan Rp 3 juta per bulan  untuk setiap kelurahan.

Rekomendasi ini disampaikan Komisi A dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat Banggar sepakat nilai rancangan APBD 2023 Rp83,7 triliun.

Baca juga: RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan







Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

7 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

8 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

1 hari lalu

Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

Jokowi memanggil direksi anak perusahaan Jakpro dan meminta proyek fasilitas pengolahan sampah terpadu atau ITF Sunter dikebut


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

2 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

2 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

3 hari lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.