Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana akan membentuk tim kecil untuk merapikan data bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini adalah hasil rapat pimpinan dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, hari ini. 

"Kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan padanan data,” kata Nahdiana di Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menyisir data penerima bansos sektor pendidikan yaitu  Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bantuan tepat sasaran. 

Nahdiana mengatakan data KJP yang akan dirapikan itu berasal dari data setelah tahun 2019 yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Kementerian Sosial, sumber data lain, dan data khusus.

Penataan data KJP tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pimpinan perdana Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta. Upaya ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

"Sehingga nanti DKI punya data bansos yang tidak hanya digunakan oleh KJP, tapi untuk bantuan-bantuan sosial lainnya menjadi satu data," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI itu.

Heru Budi Gelar Rapim Bersama Kepala Dinas DKI

Hari ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan kepala dinas DKI Jakarta dalam rapat pimpinan di Balai Kota DKI.

Dalam rapat tersebut akan dibahas sejumlah agenda kegiatan tahun 2023 mendatang.

“Terkait dengan kami mengatasi kegiatan 2023, terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Nanti dinas terkait bisa menyampaikan konsepnya,” kata Heru.

"Berikutnya saya meminta rekan-rekan UPD, kita memiliki sistem terkait dengan penganggaran sehingga nanti TAPD kegiatan UPD organisasi yang ke daerah itu jika ada yang perlu didiskusikan ke TAPD dulu ya, jangan sendiri-sendiri," lanjut Heru.

Heru juga mengatakan akan melakukan pembahasan tentang data-data Dinas Kependudukan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam rapat tersebut. 

Baca juga: Golkar Tuding DKI Jakarta Endapkan Dana KJP Rp 82,9 Miliar, Riza Patria: Kami Rapikan






Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

9 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

10 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

13 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

14 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

16 jam lalu

BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan potensi banjir rob pada 2-6 Februari 2023. Sembilan wilayah di Jakarta Utara perlu diwaspadai.


Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

16 jam lalu

Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif menila Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terlalu terburu-buru menyimpulkan adanya persekongkolan pemenang tender dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TMII) tahap III.


Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

19 jam lalu

Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal mengatakan sodetan Ciliwung sepenuhnya proyek pemerintah pusat, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan.


Heru Budi Mengaku Tidak Tahu Soal Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

1 hari lalu

Heru Budi Mengaku Tidak Tahu Soal Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui soal Jakpro yang diduga terlibat dalam persekongkolan tender proyek revitalisasi TIM tahap III. Sebab, kasus ini tengah diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).


Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

1 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkapkan bahwa Pemprov tidak menganggarkan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung karena itu wewenang pemerintah pusat.


Laporan Keuangan Selesai Diaudit, Formula E Jakarta 2022 Untung Rp 5 Miliar

1 hari lalu

Laporan Keuangan Selesai Diaudit, Formula E Jakarta 2022 Untung Rp 5 Miliar

Berdasarkan audit yang dilakukan, Formula E Jakartameraih keuntungan atau laba mencapai Rp 5,29 miliar.