UMP DKI Jakarta Alami Kenaikan 5,6 Persen, Begini Cara Hitung Upah Minimum Provinsi

Buruh yang tergabung dalam KSPI DKI Jakarta menggelar demonstrasi di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat soal UMP DKI 2022, Rabu, 20 Juli 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Andri Yansyah mengumumkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP di Jakarta, pada Senin, 28 November 2022.

“Sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan menggunakan Alpha 0,2. Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798,” kata Andri Yansyah kepada wartawan pada 28 November 2022.

Besaran UMP DKI 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,6 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya. Pengumuman UMP ini telah sesuai dengan amanat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 bahwa Kamis, 28 November merupakan hari terakhir bagi gubernur untuk mengumumkan besaran UMP

Namun, sebenarnya bagaimana cara pemerintah dalam menentukan besaran UMP, terkhusus pada tahun ini?

Baca: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Cara Hitung UMP 2023

Secara legal, cara hitung UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

Dalam peraturan tersebut, terdapat dua aturan utama tentang penetapan UMP bagi provinsi yang telah memiliki UMP dan bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki UMK akibat terbentuk dari hasil pemekaran.

Penetapan UMP bagi provinsi yang telah memiliki UMP, terdapat dua variabel utama, yaitu upah minimum tahun berjalan dengan simbol UM(t) dan penyesuaian nilai upah minimum dari hasil perkalian angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Rumus penghitungan UMP bagi provinsi yang telah memiliki UMP:

UM (t + 1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t))

Dalam rumus tersebut, huruf “t” melambangkan tahun berjalan atau tahun saat ini. Oleh karena itu “t + 1” mengartikan besaran UMP pada tahun mendatang.

Adapun kabupaten atau kota yang belum memiliki UMK akibat baru terbentuk dari hasil pemekaran atau faktor lain, dapat menggunakan formula atau rumus penghitungan Upah Minimum pokok.

Dalam formula tersebut, beberapa variabel yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Pengumuman Penetapan UMP Diperpanjang

Sebelumnya, penetapan UMP seharusnya dilakukan pada Senin, 21 November 2022. Namun, melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah melakukan perpanjangan penetapan hingga Senin, 28 November 2022.

“Alasan perubahan agar memiliki waktu yang cukup bagi daerah untuk menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada Sabtu, 19 November 2022.

Sementara itu, pengumuman terkait besaran UMK seharusnya diumumkan pada 26 November 2022, tetapi diperpanjang hingga 7 Desember 2022.

Meskipun pengumuman UMP dan UMK lebih lambat daripada jadwal yang ditetapkan, Ida Fauziyah tetap menegaskan bahwa aturan upah minimum tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2023.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca juga: Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

9 hari lalu

Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

Alasan penambahan upah bagi PJLP Dinas Gulkarmat adalah karena personel Damkar memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi.


Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

15 hari lalu

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

15 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

19 hari lalu

Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

BPS juga menyebutkan dari segi upah minimum provinsi (UMP), Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.


Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

21 hari lalu

Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

Menaker mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang saat ini masuk dalam prioritas DPR.


Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

21 hari lalu

Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

Ida mengatakan dari 2,8 juta pengangguran yang mengalami hopeless of job itu, sekitar 76,90 persen merupakan pengangguran berpendidikan rendah.


Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

22 hari lalu

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.


Komisi IX DPR RI Beberkan Alasan Rapat Perpu Cipta Kerja dengan Menaker Digelar Tertutup

28 hari lalu

Komisi IX DPR RI Beberkan Alasan Rapat Perpu Cipta Kerja dengan Menaker Digelar Tertutup

Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan rapat kerja Perpu Cipta Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah digelar tertutup.


Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

28 hari lalu

Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

Dalam waktu dekat buruh akan lakukan aksi penolakan Perpu Cipta Kerja. Apa saja poin penolakannya?


Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

31 hari lalu

Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembentukan Perppu Cipta Kerja telah melibatkan semua pemangku kepentingan.