Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat menolak besaran kenaikan UMP DKI 2023 yang hanya 5,6 persen. Menurutnya, besaran kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan formula perhitungan upah dalam Permenaker. 

"Kami menolak keputusan Plt Gubernur DKI untuk menetapkan upah itu sebesar 5,6 persen karena tidak sesuai dengan rumus yang ada di Permenaker No.18 Tahun 2022," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 29 November 2022.

Mirah menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan upah minimum yang terdapat dalam Permenaker. Dalam Permenaker, upah ditentukan variabel inflasi, variabel pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi dan berbentuk dalam rentang nilai yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 

Sebelumnya, serikat pekerja buruh sempat meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Kemudian hal itu dijawab oleh pemerintah melalui Permenaker No. 18 Tahun 2022 dengan memaksimalkan angka 10 persen.

"Cukup menarik rumusannya sudah tidak lagi menggunakan PP 36 yang selama ini kami perjuangkan, PP 36 itu sudah tidak lagi diberlakukan," kata Mirah. 

Upah minimum setiap daerah akan berbeda karena disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan kembalinya fungsi Dewan Pengupahan di tingkat Kota/Kabupaten yang diaktifkan kembali. 

"Sebelumnya fungsi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten itu mati suri," ujarnya. 

Besaran angka kenaikan upah minimum di berapa provinsi diakui Mirah sudah di atas inflasi dan sesuai dengan rumus Permenaker. Meski begitu, besaran tersebut masih belum sesuai dengan harapan mereka, yaitu 13 persen. 

"Paling tidak ada yang mendekati angka 10 persen yang dimaksimalkan di dalam Permenaker, contoh Jambi," ucapnya. 

Buruh Bakal Gelar Demo Hingga Desember

Menanggapi penetapan UMP DKI 2023 yang masih jauh dari harapan, organisasi dan serikat buruh berencana akan menggelar demo secara terus menerus hingga Desember mendatang. 

"Kita akan melakukan aksi di Kantor Gubernur," ujar Mirah. 

Ia juga mengecam tindakan Apindo yang menggugat Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan mengatakan selama gugatan tersebut berjalan maka angka yang dipakai adalah 4,5 persen sesuai dengan kemenangan gugatan Apindo di PTUN.

Padahal jika melihat dari kasus sebelumnya, ketika PP No. 78 Tahun 2015 digugat oleh serikat pekerja buruh, pemerintah tetap menjalankan rumusan untuk menetapkan UMP. Dengan begitu, meski Apindo menggugat Permenaker No. 18 Tahun 2022, rumusan Permenaker tersebut tetap harus berjalan. "Kemungkinan akan melakukan aksi di depan kantor Apindo," tuturnya.

VANIA NOVIE ANDINI

Baca juga: UMP DKI Jakarta Alami Kenaikan 5,6 Persen, Begini Cara Hitung Upah Minimum Provinsi






Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

2 hari lalu

Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

Alasan penambahan upah bagi PJLP Dinas Gulkarmat adalah karena personel Damkar memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

5 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

8 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

11 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara soal bentrok antarpekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada pekan lalu.


Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

13 hari lalu

Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

BPS juga menyebutkan dari segi upah minimum provinsi (UMP), Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.


Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

15 hari lalu

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.


Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

16 hari lalu

Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

Said Iqbal mengatakan Partai Buruh bertekad untuk mengambil kembali suara buruh dari partai-partai yang dulu pernah didukung oleh organisasi buruh


Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

16 hari lalu

Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sedang menyiapkan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja.


Kisruh PT GNI di Morowali Utara, Polda Sulteng Periksa 71 Orang

16 hari lalu

Kisruh PT GNI di Morowali Utara, Polda Sulteng Periksa 71 Orang

Polda Sulteng mengamankan 71 orang dalam kerisuhan karyawan pabrik smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI).


Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

17 hari lalu

Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membuka untuk para simpatisan masuk meskipun dari berasal darluar dari kader Partai Buruh. "Tapi ada aturan mainnya."