TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga program prioritas untuk tahun 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
Total anggaran yang akan dialokasikan untuk tiga fokus program tersebut sebesar 41,27 persen dari APBD DKI 2023, atau sekitar Rp 34,58 triliun.
"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada 3 program prioritas,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.
Dalam hal pengendalian banjir, pemerintah DKI akan membangun infrastruktur program antisipasi banjir, seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pengadaan pompa dan pintu air. Selain itu, akan dilakukan kegiatan operasional dan pasca-bencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase dan pengelolaan Ruang Terbuka HIjau.
Untuk penanganan kemacetan, Pemprov DKI akan membangun infrastruktur pengurai kemacetan, seperti proyek transportasi masal MRT dan LRT. Ada juga kegiatan operasional berupa penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, serta pelayanan angkutan bus sekolah.
Program prioritas antisipasi dampak resesi ekonomi pada 2023, pemerintah DKI Jakarta telah menyusun sejumlah kegiatan. Di antaranya penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Baca juga: Dishub DKI Jakarta Akhirnya Tarik 218 Sepeda Sewa, Modal Cekak Operator Bikin Sepeda Tak Terawat
