TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023. Dia menyebut pembahasan anggaran itu menguras tenaga.
"Alhamdulillah APBD yang sudah kita sahkan bersama melalui proses panjang dan berliku, serta menguras tenaga dari semua unsur yang ada," kata dia dalam rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.
Pembahasan APBD 2023 dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan Rancangan APBD 2023. Huru-hara pembahasan postur anggaran terasa kali ini.
Semula pemerintah DKI mengusulkan Rancangan KUA-PPAS senilai Rp 85,57 triliun. Namun, angkanya diturunkan atau terjadi restrukturisasi menjadi Rp 82,5 triliun tanpa alasan yang jelas.
Setelah dibahas di komisi, postur RAPBD 2023 justru membengkak sekitar Rp 6,7 triliun. Pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja komisi melonjak Rp 4,7 triliun. Lalu usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga melonjak Rp 1,9 triliun.
Dengan perhitungan tersebut, RAPBD DKI 2023 seharusnya melambung menjadi Rp 89 triliun. Namun, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) DKI senilai Rp 1,9 triliun ternyata sudah masuk dalam postur RAPBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun. Karena itulah, pembengkakan RAPBD 2023 menjadi Rp 87,2 triliun.
Baca: Dewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
DPRD rasionalisasi anggaran namun tetap bengkak
DPRD lantas merasionalisasi anggaran, sehingga ditetapkan RAPBD 2023 tetap membengkak senilai Rp 83,78 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi menuturkan kelebihan anggaran Rp 1,2 triliun itu masih dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang totalnya Rp7,9 triliun.
"Ada penyesuaian dari asumsi SiLPA yang tadinya Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun," kata dia saat dihubungi, Jumat malam, 25 November 2022.
Kemarin RAPBD disahkan menjadi APBD 2023. Postur anggaran itu terdiri dari pendapatan daerah 2023 diproyeksikan mencapai Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,4 triliun.
Lalu belanja daerah tahun depan diperkirakan mencapai Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun.
Basri mengharapkan, jajaran Heru Budi Hartono dapat merealisasikan seluruh anggaran untuk kepentingan rakyat. "Harapannya APBD 2023 di bawah kepemimpinan Pak Heru akan bisa berjalan dengan baik dan semua kepentingan rakyat Jakarta bisa terakomodir," jelas dia.
Baca juga: Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
