Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sejumlah warga Kampung Bayam mendirikan tenda dan berunjuk rasa depan Balai Kota DKI, Kamis, 1 Desember 2022. Foto Tempo/Anisa Hafifah.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta BUMD DKI PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati Kampung Susun Bayam sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

"Wali kota kan sudah menetapkan surat keputusan orang-orang yang ditampung di sana, tinggal Jakpro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Ia pun meminta Jakpro untuk melaporkan perkembangan tersebut kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Di sisi lain, Heru juga meminta agar warga terdampak itu membicarakan terkait besaran tarif sewa dengan Jakpro. "Itu harus dibicarakan dengan Jakpro nilainya," ucap Heru.

Sementara itu, di depan Balai Kota Jakarta sekitar 25 orang perwakilan warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, mendirikan tenda sembari berunjuk rasa meminta kejelasan terkait hunian di Kampung Susun Bayam (KSB).

"Kami kan sudah diverifikasi, sudah mendapatkan nomor hunian, sudah ada Surat Keputusan (SK)," kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda.

Puluhan warga tersebut kompak mengenakan seragam berwarna biru dan duduk tanpa alas di trotoar, beratapkan tenda berwarna biru dan oranye.

"KSB huniannya masih kosong, sudah bisa dihuni dan kami sudah terverifikasi. Daftar nama dan daftar hunian sudah ada gedung sudah bisa dimasuki, kenapa kami tidak bisa masuk?," imbuhnya.

Baca: Anies Baswedan Resmikan Kampung Susun Bayam Pinggir JIS: Pra-sejahtera Bukan Berarti Bisa Disingkirkan

DKI bahas pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan pihaknya sedang membahas rencana pengalihan pengelolaan rumah susun tersebut bersama BUMD DKI, Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Pembina BUMD DKI, dan para asisten Gubernur DKI.

Pemprov DKI, kata dia, juga mempertimbangkan untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan untuk menentukan besaran sewa Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Berdasarkan data Pergub Nomor 55 tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi mencapai Rp372 ribu per bulan untuk tipe 30.

Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi mencapai Rp394 ribu per bulan untuk kategori terprogram.

Warga calon penghuni KSB berjumlah 123 Kepala Keluarga (KK) merupakan warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS.

Hunian itu memiliki tiga tower dengan empat lantai yang terdiri dari 138 unit hunian yang hingga saat ini masih belum bisa ditempati warga yang berhak.

Baca juga: Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

3 jam lalu

Pj Sekda Lantik 9 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI 2022-2027.

Pj Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik 9 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Periode 2022-2027.


Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

8 jam lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

8 jam lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

9 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

9 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

11 jam lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

11 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

13 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

15 jam lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.