Buruh Agendakan Demo di Balai Kota, Tolak Kenaikan UMP 2023 Rp 4,9 Juta yang Ditetapkan Heru Budi

Reporter

Buruh yang tergabung dalam KSPI DKI Jakarta menggelar demonstrasi di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat soal UMP DKI 2022, Rabu, 20 Juli 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta akan menggelar demonstrasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini pukul 10.30 WIB. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono menyebut, buruh Ibu Kota menolak kenaikan UMP Jakarta 2023 sebesar Rp 5,6 persen.

"Iya benar (KSPI DKI akan demo)," kata dia dalam pesan teksnya, Jumat, 2 Desember 2022. 

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan UMP 2023 naik menjadi Rp Rp 4.901.798. Kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. 

Aturan upah tahun depan termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1153 Tahun 2022 tentang UMP Tahun 2023. Heru Budi meneken regulasi ini pada 28 November 2022. 

Baca juga: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Akan tetapi, buruh menolak keputusan tersebut. Pekerja yang tergabung dalam KSPI DKI tetap meminta UMP 2023 naik 10,55 persen, seperti yang dimintakan dalam Sidang Dewan Pengupahan Jakarta beberapa waktu lalu. 

Jika keinginan buruh dituruti, maka upah pekerja Jakarta tahun depan menyentuh Rp 5,1 juta. Pemerintah DKI menggunakan UMP 2022 senilai Rp 4.641.854 sebagai acuan kenaikan upah 2023. 

Dalam agenda rencana demo buruh yang diterima awak media, KSPI DKI bakal menuntut empat hal. Pertama, menolak Kepgub tentang UMP Jakarta 2023 yang diterbitkan Heru Budi. 

"Naikan UMP DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar 10,55 persen," demikian tuntutan kedua buruh. 

Tuntutan ketiga adalah menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan UMP Jakarta 2023. Keempat, KSPI DKI menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias omnibus law. 

Tuntutan serupa juga pernah disampaikan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia). Asosiasi itu mendesak Heru Budi merevisi besaran UMP Jakarta 2023 yang telah ditetapkan sebesar Rp 4,9 juta. 

Baca juga: Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

5 jam lalu

Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

Daftar harga beras per Februari 2023 menurut BPS, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

7 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

8 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

12 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

14 jam lalu

BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan potensi banjir rob pada 2-6 Februari 2023. Sembilan wilayah di Jakarta Utara perlu diwaspadai.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

14 jam lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

14 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

14 jam lalu

Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif menila Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terlalu terburu-buru menyimpulkan adanya persekongkolan pemenang tender dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TMII) tahap III.