Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Jakarta Cinta Disabilitas di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan mekanisme penentuan Deputi Gubernur DKI, yaitu berupa usulan dari Pemprov DKI kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Ya, kalau bicara usulan, kan, Deputi itu Eselon I. Jadi, Eselon I, SK-nya adalah SK Presiden, maka kalau ditanya mekanisme bagaimana? Mekanismenya usulan dari Pemprov kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri, mekanisme itu,” kata Gembong saat dihubungi wartawan, Sabtu, 3 Desember 2022.

Gembong mengaku tidak mengetahui soal alasan Heru Budi Hartono melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. “Kalau pertimbangannya, yang tahu pasti Pj Gubernur. Kenapa musti pertimbangannya Pak Sekda digeser ke Deputi, misalkan itu, yang tahu Pak Pj,” ujarnya.

Baca juga: Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

Menurut dia, fungsi Deputi Gubernur DKI sama halnya dengan Wakil Gubernur. Sebab, di masa lalu, Gubernur memiliki empat wakil yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing.

“Fungsinya Deputi Gubenur itu hampir sama dengan Wakil Gubenur ketika Gubernur zaman dulu yang wakilnya ada empat. Wakil Gubenur dulu, kan, ada empat (fungsinya) sesuai dengan bidang-bidang. Ada bidang pemerintahan, bidang kesra, bidang lain, kan gitu sesuai dengan itulah,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Gembong mengatakan Deputi Gubernur DKI diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sekelas atau setara dengan Eselon I. “Karena Wakil Gubernur tinggal satu, maka di Jakarta berdasarkan UU 29 tahun 2007, maka salah satu kekhususan Jakarta itu ada Deputi. Deputi itu diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sekelas setara dengan eselon I,” ujar dia.

Fungsinya Deputi Gubernur DKI, kata Gembong, membantu kinerja Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan. “Deputi itu tugasnya memberikan masukan dan lain sebagainya kepada gubernur karena sifatnya, kan, mereka semacam Wakil Gubernur,” ucapnya.

Menurut dia, Heru Budi Hartono melakukan mutasi jabatan terhadap Marullah Matali yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda DKI karena tidak memiliki wakil untuk membantu kinerjanya di Jakarta. “Mungkin nih ya, dalam benak saya karena Gubernur tidak ada wakil sekarang, mau tidak mau Pj harus menghidupkan Deputi agar bisa mewakili ketika gubernur berhalangan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ke depan tidak menutup kemungkinan Heru Budi Hartono akan kembali melakukan perombakan jabatan di Pemprov DKI. Karena hingga saat ini, masih ada kekosongan di sejumlah Deputi Gubernur DKI.

"Deputi kosong, enggak ada orang, sendiri, intinya, seperti itu. Mungkin ada lain lagi nanti perombakan, kita nggak tahu," ujarnya.

MUTIA YUANTISYA

 

Baca juga: Siapa Saja Pejabat Era Anies Baswedan yang Dicopot Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono?






Prediksi Cuaca Hari Ini: Jabodetabek Mayoritas Berawan, Peringatan Hujan di Beberapa Wilayah

3 jam lalu

Prediksi Cuaca Hari Ini: Jabodetabek Mayoritas Berawan, Peringatan Hujan di Beberapa Wilayah

Prediksi cuaca hari ini mayoritas berawan di Jabodetabek. Namun, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan di sejumlah wilayah.


Ucapkan Selamat Imlek, Heru Budi: Jakarta Tempat Ramah dan Terima Segala Bentuk Tradisi

11 jam lalu

Ucapkan Selamat Imlek, Heru Budi: Jakarta Tempat Ramah dan Terima Segala Bentuk Tradisi

Heru Budi menyampaikan perayaan Imlek tahun ini sangat menarik karena mengusung tema "Bersyukur, Bangkit dan Maju".


Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

11 jam lalu

Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

Heru Budi meminta dukungan masyarakat Jakarta untuk memeriahkan hingga rangkaian acara KTT ASEAN berakhir.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

13 jam lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

16 jam lalu

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.


Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

18 jam lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

1 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


BPBD DKI Peringatkan Potensi Hujan Lebat Hari Ini, Simak Wilayah yang Perlu Diwaspadai

1 hari lalu

BPBD DKI Peringatkan Potensi Hujan Lebat Hari Ini, Simak Wilayah yang Perlu Diwaspadai

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat di Jakarta hari ini.


Polda Metro Belum Terima Data Penculikan Anak yang Marak Tersiar di Grup WA Emak-emak

2 hari lalu

Polda Metro Belum Terima Data Penculikan Anak yang Marak Tersiar di Grup WA Emak-emak

Polda Metro Jaya belum menerima data soal isu penculikan anak di Jakarta. Isu tersebut marak dan beredar di grup WA emak-emak.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

2 hari lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).