Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian pejabat eselon 1 ini menimbulkan tanda tanya publik. Heru perlu menjelaskan alasannya mencopot Marullah dari posisi Sekda DKI.
“Apakah karena faktor kinerja atau hanya selera politik? Ini harus clear supaya tidak ada spekulasi liar,” ucap Adi saat dihubungi Tempo hari ini.
Pandangan lain datang dari politikus PKS, Nasrullah. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tak memungkiri jika mutasi jabatan Marullah bermuatan politis. Hal itu dipengaruhi partai politik yang tengah berkuasa.
“Ada, lah (muatan politik) karena ini kan juga lembaga politik. Lembaga eksekutif tidak beda dengan lembaga legislatif ada politiknya, pasti (muatan politik itu) ada,” ujar Nasrullah.
Dia tak mendetailkan partai berkuasa yang dimaksud. Pemegang kursi terbanyak di DPRD DKI saat ini adalah PDIP.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mendukung keputusan Heru. Anggota dewan ini beranggapan, Pj Gubernur perlu mengisi kekosongan jabatan pada Deputi Gubernur.
Total ada empat kursi Deputi Gubernur di bidangnya masing-masing. Heru Budi baru memilih satu orang, Marullah Matali, untuk mengisi jabatan strategis ini.
"Saya justru mendorong untuk dipenuhi, saya justru mendorong kepada Pj untuk diisi semua Deputi yang kosong agar bisa berbagi tugas,” terang Gembong.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
