Heru Budi: Saya tidak Memerlukan Tim yang Besar tapi yang Efektif dan Efisien

Reporter

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. Instagram/herubudihartono

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan alasannya memutasi Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah ke Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Menurut dia, Jakarta tahun depan akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin ibu kota se-ASEAN sehingga butuh banyak bantuan.

“Saya tidak memerlukan tim yang besar, tapi saya memerlukan tim yang efisien dan lincah,” kata Heru Budi dalam kirimannya di akun Instagram, Senin, 5 Desember 2022.

Ia menjelaskan Deputi Gubernur DKI akan berbagi tugas dengannya dalam memimpin rapat koordinasi Bersama pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait. “Saya senang memiliki sosok berpengalaman yang bisa diandalkan seperti Bapak Marullah di sisi saya,” tuturnya.

Heru menjelaskan nantinya kegiatan di 2023 akan sangat padat. “Sehingga saya yakin, Pak Marullah, Pak Deputi akan menjadi lebih gesit, lebih leluasa. Pasti Januari, Februari, Maret, April itu kita sangat sibuk. Maka bapak-bapak yang ada di sini, nanti atau besok mempercepat kerja,” ungkap Heru.

Baca juga: Orang Pilihan Jokowi akan Gantikan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta

Heru Budi Hartono Ogah Pakai TGUPP Seperti Anies dan Jokowi

Soal tim yang kecil, Heru Budi pernah menyatakan lebih memilih mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.

Dengan demikian, Heru Budi Hartono berencana tidak menggunakan TGUPP untuk mendampingi tugasnya selama menjadi Penjabat Gubernur DKI. DPRD DKI pun tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Gubernur DKI Anies Baswedan pensiun pada 16 Oktober 2022.

TGUPP DKI sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo atau Jokowi. Namun di masa Gubernur Anies Baswedan, tim ini menuai kritik dari pihak oposisi.

Para oposisi kerap mempertanyakan tugas pokok, fungsi, hingga hasil kerja tim tersebut hingga alokasi anggaran yang besar. Terlebih jumlah anggota TGUPP pernah dikritik oleh Kementerian Dalam Negeri pada 2017 karena dianggap terlalu banyak mencapai 74 orang. Anggota TGUPP pun berkurang menjadi 67 orang lalu 50 orang pada 2020 setelah dipangkas oleh Banggar DPRD DKI.

"Ini pertanyaan buat kita semua output-nya apa TGUPP, menghabiskan uang rakyat sekian miliar setiap tahun," kata anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono dalam rapat Badan Anggaran pada 24 November 2021 lalu.

AMI HEPPY SETYOWATI | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Baca juga: Mantan Anggota TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiyati Dicopot dari Komisaris LRT Jakarta






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

1 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

2 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

3 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

4 jam lalu

Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

Kajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.


Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

7 jam lalu

Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

Dirut MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan ada tiga titik lokasi alternatif depo MRT di sekitar Ancol Barat, yaitu di kawasan Ancol Marina.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

9 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

10 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

11 jam lalu

Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

20 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

21 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

Menhub Budi Karya Sumadi memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena menggalakkan angkutan massal, jadi contoh daerah lain.