Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory

TEMPO.CO, Jakarta - Eks politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik mengkritik langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah DKI. Taufik miris dengan keputusan mutasi jabatan tersebut. 

"Merasa miris dan sangat prihatin atas terjadinya Sekda Provinsi DKI dimutasi sebagai Deputi," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Desember 2022.

Untuk sementara waktu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjabat sebagai Pj Sekda DKI. Sementara Marullah menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Heru melantik keduanya di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. 

Baca juga: Top 3 Metro: Heru Budi Hartono Buka Suara Soal Copot Marullah, Kabar Terbaru Kematian Satu Keluarga di Kalideres

Pencopotan ini, Taufik melanjutkan, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 116 ayat 1 UU itu mencantumkan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi yang belum dua tahun menjabat sejak dilantik. 

Klausul tersebut dikecualikan apabila pejabat pimpinan tinggi, dalam konteks ini Marullah Matali, melanggar UU dan tak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. 

“Sekarang Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan tidak. Jangan seenaknya saja,” ujar Taufik.

Anggota DPRD DKI ini melanjutkan, penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dapat dilakukan setelah direstui presiden. Taufik meminta Heru tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Ini negara punya aturan hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku," terang dia. "Saya sampaikan ini karena Heru Budi pejabat yang taat aturan dan hukum, bukan seorang pejabat pemberani." 

Baca juga: Keputusan Heru Budi Copot Marullah Matali Timbulkan Tanda Tanya, Pengamat: Selera Politik?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

7 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

8 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

9 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

13 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

14 jam lalu

BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir Rob pada 2-6 Februari 2023, 9 Wilayah Jakarta Utara Perlu Diwaspadai

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan potensi banjir rob pada 2-6 Februari 2023. Sembilan wilayah di Jakarta Utara perlu diwaspadai.


Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

15 jam lalu

Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif menila Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terlalu terburu-buru menyimpulkan adanya persekongkolan pemenang tender dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TMII) tahap III.


Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

17 jam lalu

Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal mengatakan sodetan Ciliwung sepenuhnya proyek pemerintah pusat, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan.


Heru Budi Mengaku Tidak Tahu Soal Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

1 hari lalu

Heru Budi Mengaku Tidak Tahu Soal Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui soal Jakpro yang diduga terlibat dalam persekongkolan tender proyek revitalisasi TIM tahap III. Sebab, kasus ini tengah diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.