Setelah Heboh Minta Dana Hibah, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung dan Haji Oding Akhirnya Menyatu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima kunjungan Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022. Dok. Pemprov DKI Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 sepakat untuk melebur. Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin, atau akrab disapa Haji Oding, mengatakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) ini menyatu menjadi Majelis Amanah Masyarakat Betawi.

"Insya Allah, 22 Desember 2022 Deklarasi Majelis Amanah Masyarakat Betawi akan digelar di Balai Kota," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Desember 2022. 

Hari ini dua ormas tersebut menyambangi Balai Kota Jakarta untuk audiensi. Dua perwakilan masyarakat Betawi ini bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan tersebut sebagai penanda bersatunya Bamus Betawi dengan Bamus Suku Betawi 1982.

Bamus Betawi dulu dipimpin almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Ketua Bamus Betawi saat ini adalah Riano P Ahmad. Sementara Bamus Suku Betawi 1982 dinahkodai Haji Oding yang dulu adalah anggota Bamus Betawi. 

Majelis Amanah Masyarakat Betawi akan dipimpin Deputi Gubernur Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali. Menurut Haji Oding, keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara sesepuh tokoh masyarakat, majelis adat, dan ketua ormas Betawi.

"Alhamdulillah, Pak Pj Gubernur juga berharap terjalin kerja sama dalam harmoni yang positif dan membangun kota Jakarta. Hal ini akan meningkat dan melestarikan kebudayaan Betawi," ucap Haji Oding. 

Heboh dana hibah
Sebelumnya, dua ormas Betawi ini menjadi perbincangan publik lantaran meminta dana hibah kepada pemerintah DKI. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta mengusulkan dana hibah untuk Bamus Betawi Rp 3 miliar dan Bamus Betawi 1982 Rp 1,5 miliar. 

Usulan ini disampaikan Kepala Kesbangpol Jakarta Taufan Bakri dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 bersama Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI. Akan tetapi, Komisi A menolak usulan tersebut. 

Anggota Komisi A Gembong Warsono mengutarakan, legislatif meminta pemerintah DKI untuk bisa mempersatukan kedua ormas Betawi ini terlebih dulu. Jika tidak, maka permohonan hibah tidak akan disetujui DPRD DKI.

"Supaya APBD kita untuk menyatukan mereka. Semangatnya di situ," ujar politikus PDIP ini saat ditemui di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 15 November 2022.

Baca juga: Komisi A Tolak Usulan Hibah Rp 4,5 Miliar untuk Bamus Betawi Kubu Lulung dan Haji Oding

Selanjutnya tentang minta dana hibah sejak 2021






Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

1 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

1 jam lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

5 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

8 jam lalu

Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

Kajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.


Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

11 jam lalu

Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

Dirut MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan ada tiga titik lokasi alternatif depo MRT di sekitar Ancol Barat, yaitu di kawasan Ancol Marina.


Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

14 jam lalu

Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi.


Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

1 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

Menhub Budi Karya Sumadi memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena menggalakkan angkutan massal, jadi contoh daerah lain.


14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

1 hari lalu

14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

BKKBN memaparkan jumlah potensi kasus stunting di Jakarta menyentuh 14 persen. Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.


Kasus Gagal Ginjal Akut Kembali Muncul di Jakarta, Heru Budi: Kami Serius Tangani

1 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Kembali Muncul di Jakarta, Heru Budi: Kami Serius Tangani

Heru Budi sudah memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengatasi dan mencari penyebab gagal ginjal akut anak.


Heru Budi Hartono Sebut Indeks Potensi Kerawanan Sosial Jakarta 18,9 Persen, Ciganjur Paling Rendah

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Indeks Potensi Kerawanan Sosial Jakarta 18,9 Persen, Ciganjur Paling Rendah

Sebelum mengumpulkan para Ketua RW se-Jaksel, Heru Budi terlebih dulu menggelar kegiatan serupa di Jakarta Timur.