TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyayangkan pencopotan jabatan Sekretaris Daerah oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia menyebut keputusan Heru tidak bijak.
"Saya memandang kebijakan penggantian Sekda DKI Jakarta tersebut kurang bijaksana, selain tidak mewadahi aspirasi warga DKI khususnya masyarakat Betawi," kata dia, Kamis, 8 November 2022.
Sebelumnya, Marullah Matali dicopot dari jabatannya sebagai Sekda DKI. Marullah dimutasi sebagai Deputi Gubernur Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk sementara waktu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjabat Pj Sekda DKI.
August menilai seharusnya Heru dapat mengusulkan terlebih dulu calon pengganti Marullah kepada DPRD DKI. Fraksi-fraksi di DPRD, tambah dia, juga ingin melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada calon pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) DKI itu.
"Sehingga protes dan kekecewaan masyarakat seperti saat ini tidak terjadi," ucap dia.
Baca juga: Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI
Padahal, August menyebutkan, Marullah merupakan sosok Sekda DKI yang ideal. Dia menilai kriteria Sekda definitif nanti haruslah sosok yang berpengalaman dan memahami kompleksitas masalah lingkungan dan kebutuhan warga Ibu Kota.
"Toleran terhadap semua suku, agama dan ras, ulet, pekerja keras, panutan bagi ASN lainnya," ujar anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI ini.
Selama ini memang tak ada aturan tertulis bahwa kandidat Sekda DKI wajib berlatar belakang orang Betawi. Akan tetapi, menurut dia, pemerintah DKI harus menjunjung tinggi kearifan lokal.
"Kalau memang ada putra daerah atau Betawi terbaik dan mampu mengayomi warga DKI Jakarta, ya alangkah bijaksananya itu yang dipilih," pungkas August.
Lelang terbuka jabatan Sekda DKI
Heru pernah menyampaikan, pemerintah DKI bakal mengumumkan pendaftaran calon Sekda DKI pada 7 Desember 2022. Kepala Sekretariat Presiden ini menyebut lelang jabatan Sekda akan dilakukan secara terbuka atau open bidding.
Namun, hingga hari ini pemerintah DKI belum menginformasikan soal lelang jabatan tersebut. Proses pendaftaran masih disusun.
Keputusan Heru mengganti Marullah pun menuai beragam kritik. Sejumlah anggota dewan menganggap pergantian jabatan ini politis.
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Taufik Zoelkifli meminta agar proses lelang jabatan Sekda DKI harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia mengingatkan Heru Budi untuk profesional dan netral dalam menggelar seleksi terbuka.
"Dalam arti bahwa tidak terlalu banyak campur tangan politik," kata dia saat dihubungi, Kamis, 8 Desember 2022.
Baca juga: Lelang Jabatan Sekda DKI, PKS Ingatkan Heru Budi Soal Campur Tangan Politik
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
