Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan 12 rumah susun sederhana sewa alias rusunawa dengan total 33 tower dan 7.421 unit di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 18 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Jumat pagi dimulai dari Anies Baswedan barter lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan lahan milik swasta di Cakung. Rencananya, di lahan milik swasta itu akan dibangun rumah susun.

Berita kedua soal pemalakan di Terminal Kampung Rambutan dan Pulogadung. Polres Metro Jakarta Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di dua terminal bus wilayah tersebut yakni Terminal Kampung Rambutan dan Pulogadung.

Berita selanjutnya adalah 5 fakta pembunuhan berencana yang dilakukan Rudolf Tobing. Polisi telah memastikan pria itu waras meski terlihat tersenyum di lift saat membawa mayat Icha dengan troli merah. 

Berikut ini 3 berita terpopuler metropolitan pada Jumat, 9 Desember 2022:     

1. Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies Baswedan telah melakukan barter lahan dengan PT Nusantara Pasifik Investama. Rencananya, di lahan milik swasta itu akan dibangun rumah susun.   

Tukar-menukar lahan itu adalah antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Jalan Muria Dalam IA, I, II, III dan IV Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan seluas 3.234 meter persegi ditukar dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang berada di di Jalan Rawa Kuning RT.001/07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seluas 7.558 meter persegi. 

Rencana barter lahan itu termuat dalam Keputusan gubernur (Kepgub) Nomor 812 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang terbit tanggal 1 September 2022. Artinya keputusan ini dibuat pada saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI.        

Seperti dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022, keputusan ini telah mendapat persetujuan DPRD DKI namun dengan catatan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkoreksi keputusan gubernur tentang barter lahan itu. 

Prasetyo Edi menilai Keputusan Gubernur cacat hukum

Prasetyo menilai Kepgub tersebut cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta. Sementara berdasarkan Pasal 331 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah menjelaskan, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Prasetyo mengaku baru dimintai persetujuan melalui surat Gubernur DKI Jakarta nomor 638/PU.03.03 tentang Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Badan Jalan Dengan Tanah Pengganti Milik PT Nusantara Pasifik Investama tertanggal 14 Oktober 2022.

“Ini jadi masalah, maka dalam forum ini sah saya batalkan Keputusan Gubernur yang dimaksud,” ujarnya dalam rapat pimpinan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Kendati begitu, Prasetyo menyatakan setuju terhadap tukar menukar atau barter lahan tersebut. Hanya, Pras meminta PT Nusantara Pesifik Investama mengubah alas hukum lahan miliknya yang semula berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Girik, menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebelum dilakukan penukaran, untuk menghindari masalah dikemudian hari.

“Saya setuju, tapi suratnya belakangan nih, kalau enggak SHP, saya tidak mau. Saya kasih waktu dua bulan. Selanjutnya Januari diagendakan untuk lihat atau survei (lokasi) perwakilan komisi A dan komisi C,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Phahlevi menjelaskan, salah satu kewajiban swasta ketika hendak melakukan penukaran tanah adalah mengurus sertifikat miliknya untuk diubah menjadi SHP.

“Pemprov DKI nanti kan melakukan BAST (berita acara serah terima) tanah dan dokumen dari mereka. Pada saat BAST tersebut, kita hanya mau terima dalam bentuk sertifikat hak pakai, SHM pun kita tidak boleh terima, karena biaya balik nama itu menjdi tanggung jawab swasta,” ucapnya.

Lahan di Cakung akan dibangun rumah susun

Reza mengungkapkan, nantinya lahan seluas 7.558 meter tersebut akan dijadikan rumah susun (rusun), sebab merupkan zona tanah kuning yang artinya untuk wilayah tempat tinggal atau pemukiman penduduk.

"Jadi lokasi ini warna kuning, untuk perumahan, jadi nanti kita akan lokasikan lahan tersebut untuk rusun, karena dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau sudah diserahkan ke kita, barulah kita serah terimakan ke Dinas Perumahan,” ungkapnya.

Adapun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata juga mengingatkan agar PT Nusantara Pasifik Investama merampungkan seluruh berkas sebelum pelaksanaan serah terima dan memastikan harga tanah yang ditukar harus ada nilai lebih minimal 10 persen sesuai peraturan yang berlaku.

Aturan memungkinkan adanya tukar-menukar lahan

“Memang tukar menukar itu memang secara aturan dimungkinkan, dan harganya memang paling tidak jangan merugikan pemerintah. Lalu yang diserahkan itu clean and clear, artinya SHM dan Girik kita minta semuanya diserahkan dalam bentuk SHP dengan nama Pemprov DKI dan nilainya sudah dilakukan appraisal,” tuturnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Nusantara Pasifik Investama Herry Hartawan menyanggupi untuk segera merubah sertifikat perusahaan menjadi SHP paling lama dua bulan. "Kami setuju sekali, biar Pemprov menerima legalitasnya sah. Sebulan bisa selesai mudah-mudahan,” ucapnya.

Baca juga: DKI Prioritaskan Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai di 4 Kelurahan pada 2023, Berikut Rinciannya

Selanjutnya pemalakan di Kampung Rambutan dan Pulogadung...






Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

7 jam lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

8 jam lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

8 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

9 jam lalu

Setelah Ahok dan Anies, Giliran Heru Budi Beri Nama Anak Gajah hingga Jerapah di Ragunan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan nama anak gajah Sumatera dan jerapah milik Taman Margasatwa Ragunan. Anak gajah itu diberi nama Unggul dan anak jerapah diberi nama Tazoo.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

10 jam lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

13 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

14 jam lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Kumpul di DPP Demokrat, Ini Materi yang Dibahas

15 jam lalu

Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Kumpul di DPP Demokrat, Ini Materi yang Dibahas

Koalisi Perubahan yang diisi oleh NasDem, Demokrat, dan PKS bersama Anies Baswedan berkumpul di DPP Demokrat. Apa saja yang menjadi topik pembahasan?


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

16 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB


Top Nasional: Surya Paloh Bicara Peluang NasDem Gabung ke KIB, Anies Sambangi AHY

18 jam lalu

Top Nasional: Surya Paloh Bicara Peluang NasDem Gabung ke KIB, Anies Sambangi AHY

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan membuka peluang kemungkinan partainya gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).