Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingatkan Penerima Bansos DKI Rp 10 Triliun Tepat Sasaran, DPRD: Jangan Seperti Dulu Saya Dapat

image-gnews
Petugas rukun warga mendistribusikan paket bansos PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. TEMPO/Nita Dian
Petugas rukun warga mendistribusikan paket bansos PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak memperkirakan penerima bantuan sosial alias bansos akan melonjak tahun depan. Dia mengingatkan agar penerima bansos di Jakarta benar-benar tepat sasaran pada 2023.

“Jangan seperti saya dahulu, waktu puncak Covid-19 itu saya dapat, masa anggota DPRD dapat, itu datanya enggak jelas,” ucap dia saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2022. 

Sebelumnya, pemerintah DKI mengalokasikan dana bansos senilai Rp 10 triliun dalam APBD DKI 2023. Jumlah ini melonjak dua kali lipat dari anggaran bansos di era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. 

Johnny memperkirakan jumlah penerima bansos Jakarta akan naik tahun depan. Sebab, banyak warga Ibu Kota yang perekonomiannya menurun akibat terdampak pandemi Covid-19. "Saya pikir pasti akan naik," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, pemerintah DKI perlu memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut yang bakal menjadi acuan bagi pemerintah DKI untuk menyalurkan bansos.

Baca juga: Heru Budi Hartono Punya Anggaran Bansos Rp 10 Triliun, Pimpinan KPK Ingatkan Potensi Korupsi

Warga yang telah menjadi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Lansia Jakarta hingga subsidi pangan murah tak bisa lagi memperoleh bansos.

Pendaftaran DTKS juga membutuhkan proses panjang. Data warga yang baru masuk tak langsung terdaftar sebagai penerima bansos. Data akan disurvei terlebih dulu dan dibawa ke musyawarah kelurahan untuk dicek kembali kelayakannya. 

Setelah tahapan ini rampung, data bakal diserahkan ke Dinas Sosial DKI, Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa hak kependudukan, dan terakhir di Kementerian Sosial. 

Anggaran bansos Heru Budi naik 
Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bansos Rp 10 triliun sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pernah menerangkan, anggaran ini fokus pada aspek pangan. 

"Untuk program berkaitan ketahanan pangan," kata dia usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 menjadi Peraturan Daerah di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggaran ini mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta pemerintah DKI harus mengawasi secara ketat anggaran bansos, mulai dari perencanaan hingga penganggarannya.

Pemerintah DKI harus memastikan penerima bansos adalah orang layak dan telah diverifikasi berhak mendapatkan bantuan. Karena, bila orang tersebut tidak berhak, tapi ikut menerima bansos, maka itu sama saja dengan korupsi.

"Ya prinsipnya uang anggaran itu uang rakyat harus digunakan sesuai ketentuan yang ada, kalau misalnya dapat bansos kemudian dibagi-bagi ya korupsi itu," tutur dia di Balai Kota, Jakarta Pusat Kamis, 15 Desember 2022.

Alokasi anggaran ini naik ketimbang era Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengalokasikan Rp 5 triliun setiap tahunnya untuk keperluan bansos. 

Anies menyebut anggaran bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI melakukan redistribusi kue ekonomi yang tumbuh di masyarakat.

"Redistribusi ini mengisi yang kurang karena perekonomian belum menciptakan kemakmuran bagi semua," ucap Anies Baswedan dalam kanal YouTube yang diunggah Sabtu, 12 Februari 2022.

Baca juga: Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

ALIYYU MEDYATI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapi Kritik IKN, Jokowi: Kita Tidak Ingin Jawa Sentris

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Tanggapi Kritik IKN, Jokowi: Kita Tidak Ingin Jawa Sentris

Presiden Jokowi menanggapi kritik tentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN mengalami ketimpangan. Jokowi mengatakan siapa pun bebas menyampaikan kritik tentang ibu kota baru itu.


Anies Sebut KPR Kepanjangan dari Kapan Punya Rumah, Benarkah Proses Pengajuannya Rumit?

2 jam lalu

Anies Sebut KPR Kepanjangan dari Kapan Punya Rumah, Benarkah Proses Pengajuannya Rumit?

Calon presiden Anies Baswedan mengatakan pengajuan KPR terbilang rumit. Konsultan properti Syarifah Syaukat menanggapi hal ini.


Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

4 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

KPK akan memanggil Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang sebagai saksi kasus Pj Bupati Sorong pada Kamis 30 November 2023.


Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa Bareskrim Polri dalam Kasus Firli Bahuri Hari Ini

5 jam lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa Bareskrim Polri dalam Kasus Firli Bahuri Hari Ini

Syahrul Yasin Limpo akan kembali diperiksa di Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri hari ini


Daftar Kendaraan Dua Pejabat Kementan yang Jadi Saksi Kasus Firli Bahuri

5 jam lalu

Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan secara paksa, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. Muhammad Hatta, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Daftar Kendaraan Dua Pejabat Kementan yang Jadi Saksi Kasus Firli Bahuri

Polda Metro Jaya akan memeriksa tiga tersangka berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.


Pasangan AMIN Sudah Siap untuk Debat Capres-Cawapres, Jadi Momen Naikkan Elektabilitas

5 jam lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pasangan AMIN Sudah Siap untuk Debat Capres-Cawapres, Jadi Momen Naikkan Elektabilitas

Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus menyatakan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah siap untuk debat capres-cawapres.


Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

7 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan pengarahan sekaligus membuka Seminar Menuju Masa Depan Jakarta Sebagai Kota Global di Ruang Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

Secara bergurau, Heru Budi mengatakan bila dirinya masih muda, dia orang pertama yang minta dipindah ke IKN. Ada bonus kenaikan pangkat.


Berjasa Terbitkan IMB Kawasan, Warga Tanah Merah Antusias Menyambut Anies Baswedan

11 jam lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan melakukan Kampanye Pilpres perdana di Kampung Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. TEMPO/Tika Ayu
Berjasa Terbitkan IMB Kawasan, Warga Tanah Merah Antusias Menyambut Anies Baswedan

Warga Kampung Tanah Merah antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan di hari pertama masa kampanye Pilpres 2024.


KPK Pastikan Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

12 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Ketua KPK Firli Bahuri mengadakan jumpa pers dengan media sebelum melaksanakan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. TEMPO/Magang/Joseph
KPK Pastikan Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

KPK memastikan tak akan memberikan bantuan hukum terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dalam menghadapi proses penyidikan pidana di Polda Metro Jaya.


PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

13 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menanggapi soal pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan capres Anies Baswedan soal IKN.