TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak memperkirakan penerima bantuan sosial alias bansos akan melonjak tahun depan. Dia mengingatkan agar penerima bansos di Jakarta benar-benar tepat sasaran pada 2023.
“Jangan seperti saya dahulu, waktu puncak Covid-19 itu saya dapat, masa anggota DPRD dapat, itu datanya enggak jelas,” ucap dia saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2022.
Sebelumnya, pemerintah DKI mengalokasikan dana bansos senilai Rp 10 triliun dalam APBD DKI 2023. Jumlah ini melonjak dua kali lipat dari anggaran bansos di era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Johnny memperkirakan jumlah penerima bansos Jakarta akan naik tahun depan. Sebab, banyak warga Ibu Kota yang perekonomiannya menurun akibat terdampak pandemi Covid-19. "Saya pikir pasti akan naik," ucap dia.
Karena itu, menurut dia, pemerintah DKI perlu memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut yang bakal menjadi acuan bagi pemerintah DKI untuk menyalurkan bansos.
Baca juga: Heru Budi Hartono Punya Anggaran Bansos Rp 10 Triliun, Pimpinan KPK Ingatkan Potensi Korupsi
Warga yang telah menjadi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Lansia Jakarta hingga subsidi pangan murah tak bisa lagi memperoleh bansos.
Pendaftaran DTKS juga membutuhkan proses panjang. Data warga yang baru masuk tak langsung terdaftar sebagai penerima bansos. Data akan disurvei terlebih dulu dan dibawa ke musyawarah kelurahan untuk dicek kembali kelayakannya.
Setelah tahapan ini rampung, data bakal diserahkan ke Dinas Sosial DKI, Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa hak kependudukan, dan terakhir di Kementerian Sosial.
Anggaran bansos Heru Budi naik
Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bansos Rp 10 triliun sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pernah menerangkan, anggaran ini fokus pada aspek pangan.
"Untuk program berkaitan ketahanan pangan," kata dia usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 menjadi Peraturan Daerah di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.
Anggaran ini mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta pemerintah DKI harus mengawasi secara ketat anggaran bansos, mulai dari perencanaan hingga penganggarannya.
Pemerintah DKI harus memastikan penerima bansos adalah orang layak dan telah diverifikasi berhak mendapatkan bantuan. Karena, bila orang tersebut tidak berhak, tapi ikut menerima bansos, maka itu sama saja dengan korupsi.
"Ya prinsipnya uang anggaran itu uang rakyat harus digunakan sesuai ketentuan yang ada, kalau misalnya dapat bansos kemudian dibagi-bagi ya korupsi itu," tutur dia di Balai Kota, Jakarta Pusat Kamis, 15 Desember 2022.
Alokasi anggaran ini naik ketimbang era Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengalokasikan Rp 5 triliun setiap tahunnya untuk keperluan bansos.
Anies menyebut anggaran bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI melakukan redistribusi kue ekonomi yang tumbuh di masyarakat.
"Redistribusi ini mengisi yang kurang karena perekonomian belum menciptakan kemakmuran bagi semua," ucap Anies Baswedan dalam kanal YouTube yang diunggah Sabtu, 12 Februari 2022.
Baca juga: Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan
ALIYYU MEDYATI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
