TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan estimasi anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun tanggul laut pencegah rob di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer mencapai Rp1,38 triliun.
Tanggul laut atau sering disebut juga National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah masuknya air laut ke daratan Jakarta.
Tanggul ini akan dibangun sepanjang 11,1 kilometer. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Putu Riska Komala mengatakan sisa tanggul sepanjang 2,8 kilometer akan menjadi tanggung jawab PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa.
Dia menjelaskan 2,8 kilometer itu merupakan segmen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa.
Adapun tanggul 8,3 kilometer yang menjadi kewenangan Pemprov DKI itu berada di empat lokasi yakni di Muara Angke sepanjang 3,4 kilometer dengan estimasi anggaran sebesar Rp671 miliar untuk anggaran tahun jamak 2023-2026.
Kemudian di Pantai Mutiara sepanjang 1,05 kilometer dengan estimasi anggaran Rp171 miliar untuk tahun jamak 2025-2027. Selanjutnya di Sunda Kelapa sepanjang 2 kilometer dengan estimasi anggaran Rp472 miliar tahun jamak 2023-2025.
Terakhir di Kali Blencong sepanjang 1,7 kilometer untuk tahun anggaran 2023-2024 dengan estimasi anggaran Rp71 miliar.
Rencana pembangunan tanggul NCICD sepanjang 11,1 kilometer merupakan bagian dari total 20,2 kilometer tanggul yang belum terbangun.
Sisanya, sepanjang 9,1 kilometer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun total panjang trase tanggul laut NCICD mencapai 37,3 kilometer yang berada di 10 titik klaster NCICD. Dari panjang tanggul itu, sepanjang 17,1 kilometer sudah terbangun hingga 2022.
Baca juga: Dinas SDA DKI Kesulitan Identifikasi Kebocoran Tanggul Laut NCICD Muara Baru
