TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi menjelaskan proyek normalisasi Kali Ciliwung masih terus berjalan.
Dudi mengatakan tidak benar jika proyek tersebut mandek.
“Nggak, nggak mandek. Kita jalan terus. Cuman saya bilang, ada beberapa permasalahan kan. Nah permasalahan itu disebut ‘mandek’,’ kata Dudi saat ditemui Tempo di kantor Dinas SDA DKI Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022.
Dudi lantas mencontohkan permasalahan yang dihadapi dalam proyek normalisasi Ciliwung, terutama dalam hal status lahan. Misalnya ada perebutan waris di tanah tersebut.
“Ada juga yang tadi saya bilang, nggak ada land title nya. Dia tidak punya alas haknya tapi dia menempati gitu. Ya bukan mandek lah, kita berproses,” jelasnya.
Dudi juga menjelaskan jika mandek di sini yang dimaksud adalah berhenti secara total maka hal tersebut tidak benar.
“Mandek itu kalau ada permasalahan disini, ya kita selesaikan yang tidak bermasalah dulu gitu,” ungkap Dudi.
Menurutnya, penyelesaian permasalah tersebut sangatlah penting. Karena jika tidak maka pekerjaan konstruksi tidak bisa berjalan.
“Kita maunya kalau ini udah dibebaskan oleh kita, ya kemenpupr bisa melaksanakan proyek konstruksinya juga lebih mudah,” ujarnya.
Kemudian saat ditanya mengenai pembebasan lahan di Rawajati, Dudi mengaku hingga kini pihaknya masih berproses. Diketahui, lahan di Kelurahan Rawajati menjadi satu dari empat yang diprioritaskan.
Heru Budi Lanjutkan Proyek Normalisasi
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memulai kembali normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir.
Heru bahkan sudah mengalokasikan Rp700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung.
Anggaran ini masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
"Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022.
Heru mengatakan, rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di empat kelurahan tahun depan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Yusmada Faizal sendiri telah merinci empat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembebasan lahan tersebut.
"Kami mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ciliwung diprioritaskan di empat kelurahan," terang Yusmada dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam 1 November 2022.
Rinciannya adalah:
1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare
2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare
3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare
4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.
Dengan demikian, target pembebasan lahan normalisasi tahun depan mencapai 6,45 hekare.
Menurut Yusmada, normalisasi Kali Ciliwung dari arah Simatupang ke Manggarai seharusnya mencapai 19 kilometer. Namun, Pemprov DKI dan Kementerian PUPR telah menyepakati normalisasi Ciliwung di tujuh kelurahan prioritas.
Proses normalisasi ini akan kembali dilanjutkan secara bertahap dimulai di empat dari tujuh kelurahan prioritas pada 2023.
Baca juga: Kesepakatan Baru DKI dan PUPR Soal Normalisasi Ciliwung, Atasi Masalah Pembebasan Lahan
