Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengumumkan 10 nama yang lulus lelang jabatan atau open bidding pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah DKI tahap awal. Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta.

"Nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (sesuai urutan alfabet) adalah pendaftar sebagaimana tersebut dalam lampiran I pengumuman ini," demikian penggalan pengumuman yang dikutip Tempo dari situs bkddki.jakarta.go.id, Senin, 2 Januari 2023.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro hari ini. Suhajar adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak sembilan calon Sekda DKI yang lolos seleksi administrasi adalah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara satu peserta berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bernama Joko Agus Setyono. Dari penelusuran Tempo, Joko kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali. 

Baca juga: DKI Resmi Buka Lelang Jabatan Sekda DKI hingga 27 Desember 2022, Simak 15 Syaratnya

Berikut 10 nama yang lulus seleksi administrasi Sekda DKI 2022/2023:
1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Bayu Meghantara
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Benni Agus C
3. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma
4. Kepala BPBD DKI Isnawa Adji
5. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Joko Agus Setyono
6. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi
7. Asisten Pemerintahan Setda DKI Sigit Wijatmoko
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Wahyu Haryadi

"Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat," begitu bunyi pengumumannya. 

Sebelumnya, pendaftaran Sekda DKI dibuka pada 20 Desember 2022. Sebab, mantan Sekda DKI Marullah Matali dimutasi menjadi Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Waktu pendaftaran seleksi terbuka ini berlangsung pada 21-27 Desember 2022. Lalu seleksi administrasi ditetapkan pada 21-28 Desember 2022. 

Pengumuman hasil seleksi administrasi memang dijadwalkan hari ini. Tahapan selanjutnya adalah tes kompetensi, tes manajerial, dan wawancara oleh panitia seleksi. 

Berikut jadwal lelang jabatan Sekda DKI selanjutnya:
1. Tes Kompetensi Bidang (Penulisan makalah) 4 Januari 2023
2. Pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang 9 Januari 2023
3. Tes Manajerial (Assessment) di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) 16-25 Januari 2023
4. Pengumuman hasil Tes Manajerial 27 Januari 2023 
5. Wawancara Pansel (Panitia Seleksi) 30-31 Januari 2023
6. Pengumuman Akhir 2 Februari 2023

“Namun, waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perubahan sesuai situasi dan kondisi,” demikian bunyi isi pengumuman yang dikutip Tempo dari situs resmi BKD DKI Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Baca juga: Proses Panjang Lelang Jabatan Sekda DKI Jakarta, Diputuskan Presiden Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

7 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Hengki si Lurah Pungli di Rutan KPK Masih Jadi ASN, BKD DKI Tunggu Dokumen Setwan DPRD

7 hari lalu

Kepala Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK periode 2018 - 2022, Hengki, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 13 Maret 2024. Tindak pidana korupsi pungutan liar  di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK diduga mencapai Rp.6,14 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Hengki si Lurah Pungli di Rutan KPK Masih Jadi ASN, BKD DKI Tunggu Dokumen Setwan DPRD

KPK menetapkan tersangka dan menahan 15 orang dalam kasus pungli di Rutan KPK.


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

7 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

8 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

11 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.