Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengumumkan 10 nama yang lulus lelang jabatan atau open bidding pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah DKI tahap awal. Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta.

"Nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (sesuai urutan alfabet) adalah pendaftar sebagaimana tersebut dalam lampiran I pengumuman ini," demikian penggalan pengumuman yang dikutip Tempo dari situs bkddki.jakarta.go.id, Senin, 2 Januari 2023.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro hari ini. Suhajar adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak sembilan calon Sekda DKI yang lolos seleksi administrasi adalah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara satu peserta berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bernama Joko Agus Setyono. Dari penelusuran Tempo, Joko kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali. 

Baca juga: DKI Resmi Buka Lelang Jabatan Sekda DKI hingga 27 Desember 2022, Simak 15 Syaratnya

Berikut 10 nama yang lulus seleksi administrasi Sekda DKI 2022/2023:
1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Bayu Meghantara
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Benni Agus C
3. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma
4. Kepala BPBD DKI Isnawa Adji
5. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Joko Agus Setyono
6. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi
7. Asisten Pemerintahan Setda DKI Sigit Wijatmoko
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Wahyu Haryadi

"Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat," begitu bunyi pengumumannya. 

Sebelumnya, pendaftaran Sekda DKI dibuka pada 20 Desember 2022. Sebab, mantan Sekda DKI Marullah Matali dimutasi menjadi Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Waktu pendaftaran seleksi terbuka ini berlangsung pada 21-27 Desember 2022. Lalu seleksi administrasi ditetapkan pada 21-28 Desember 2022. 

Pengumuman hasil seleksi administrasi memang dijadwalkan hari ini. Tahapan selanjutnya adalah tes kompetensi, tes manajerial, dan wawancara oleh panitia seleksi. 

Berikut jadwal lelang jabatan Sekda DKI selanjutnya:
1. Tes Kompetensi Bidang (Penulisan makalah) 4 Januari 2023
2. Pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang 9 Januari 2023
3. Tes Manajerial (Assessment) di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) 16-25 Januari 2023
4. Pengumuman hasil Tes Manajerial 27 Januari 2023 
5. Wawancara Pansel (Panitia Seleksi) 30-31 Januari 2023
6. Pengumuman Akhir 2 Februari 2023

“Namun, waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perubahan sesuai situasi dan kondisi,” demikian bunyi isi pengumuman yang dikutip Tempo dari situs resmi BKD DKI Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Baca juga: Proses Panjang Lelang Jabatan Sekda DKI Jakarta, Diputuskan Presiden Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

8 jam lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


Pengamat Kritik Raihan WTP Otorita IKN dari BPK: Sulit Dipercaya

4 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Kritik Raihan WTP Otorita IKN dari BPK: Sulit Dipercaya

Pengamat menilai opini WTP Otorita IKN dinilai lebih kepada menyenangkan pemerintah di tengah ketidakpastian pembangunan IKN.


Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

4 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.


Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

4 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2023.


LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

5 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi memberhentikan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI sebagai pihak yang membuat kebijakan cleansing guru honorer.


75 Calon Anggota BPK Menjalani Uji Kelayakan di DPD

5 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
75 Calon Anggota BPK Menjalani Uji Kelayakan di DPD

75 orang calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).


BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

5 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Temuan BPK antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja


Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Periksa Satu Saksi Soal Paket Pekerjaan di Balai Perkeretaapian

6 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang baru dilantik, Rudi Setiawan (kanan), menghadirkan Direktur PT. Bhakti Karya Utama, Asta Danika sebagai tersangka baru dalam kasus suap proyek DJKA, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 November 2023. Asta disebut memberikan suap dalam proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Periksa Satu Saksi Soal Paket Pekerjaan di Balai Perkeretaapian

KPK kembali memeriksa satu saksi dalam kasus korupsi DJKA Kemenhub.


BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

11 hari lalu

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA
BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

BPK merekomendasikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama pencatatan pengadaan dan hibah


DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

13 hari lalu

Gedung DPR RI. Foto : Man
DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

Berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 8 Juli 2024, telah ditetapkan 75 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)