Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Petisi Kembalikan WFH, Heru Budi Hartono: Nanti Kita Pikirkan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang, Bekasi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto, Senin, 2 Januari 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang, Bekasi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto, Senin, 2 Januari 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi munculnya petisi daring yang meminta pola bekerja dari rumah (work from home/WFH) dikembalikan.

“Ya nanti kita pikirkan,” kata Heru Budi Hartono ihwal petisi mengembalikan WFH saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 Januari 2022.

Heru mengatakan kebijakan work from home merupakan wewenang masing-masing perusahaan. “Itu masing-masing pemberi kerjaan,” ujarnya.

Baca juga: Potensi Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun, Pemprov DKI Kaji Penerapan WFH

Tidak hanya menanggapi petisi tersebut, Heru Budi juga menanggapi imbauan BMKG soal potensi cuaca ekstrem dengan pernyataan serupa. Sebab, kata dia, wewenagnya sebatas imbauan.

“Masing-masing pemilik gedung saya imbau sekali lagi kita lihat BMKG kondisinya rawan dari tanggal 3 sampai dengan 10, masing-masing kebijakan WFH silakan aja,” kata dia.

Sebelumnya muncul petisi daring di laman Change.org berjudul “Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif”. Saat berita ini ditulis, petisi yang diinisiasi sesorang dengan nama akun Riwaty Sidabutar itu sudah mendapat 18 ribu lebih dukungan dari target 25 ribu.

Berikut isi petisi tersebut:

Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress.

Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempih 20 KILOMETER buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40KM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa, saya terjebak kemacetan lama sekali, satu jam bahkan menggunakan sepeda motor.

WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah. Di rumah, saya merasa lebih percaya diri, lebih aman, dan juga merasa lebih nyaman.

Oleh karena itu, saya ingin meminta agar aturan wajib WFO 100% dikaji kembali. Sebagai pekerja, ada baiknya jika kita juga diberikan pilihan untuk dapat kerja dari rumah.

Beberapa negara, seperti Belanda sudah melakukannya. Saya yakin, Indonesia juga bisa.

Saya yakin, dengan adanya aturan ini dari pemerintah, kantor-kantor akan dapat lebih fleksibel sehingga pekerja-pekerja pun bisa lebih nyaman.

Dukung petisi saya ini, ya, teman-teman! Sebarkan juga ke kawan-kawan pekerjamu!

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Heru Budi Imbau WFH saat Cuaca Ekstrem, Apindo: Bergantung pada Urgensi Tiap Perusahaan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


DKI Cairkan Rp 1,5 Triliun KJP Plus setelah 2 Hari Lalu BPK Temukan Rp 197 Miliar Tak Disalurkan

13 jam lalu

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung, dan telur. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
DKI Cairkan Rp 1,5 Triliun KJP Plus setelah 2 Hari Lalu BPK Temukan Rp 197 Miliar Tak Disalurkan

DKI Jakarta mencairkan bantuan sosial biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).


Pemprov DKI Jakarta Rencanakan WFH saat KTT ASEAN, Ini Manfaatnya Bagi Pekerja dan Pengusaha

16 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta Rencanakan WFH saat KTT ASEAN, Ini Manfaatnya Bagi Pekerja dan Pengusaha

Manfaat WFH bagi pekerja, antara lain gaya hidup lebih sehat, mengurangi obrolan tidak penting, ramah lingkungan, & hemat pengeluaran.


Heru Budi Sebut Kemacetan Jadi Kendala Penanganan Bencana di Jakarta

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya usai meninjau pembebasan lahan di kawasan Normalisasi Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, Senin, 8 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Sebut Kemacetan Jadi Kendala Penanganan Bencana di Jakarta

Heru Budi bentuk Satgas Terpadu Penilaian Gedung dan Nongedung Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi DKI Jakarta.


Heru Budi Dukung Ketua RT Penolak Ruko Serobot Bahu Jalan di Pluit Jakarta Utara

1 hari lalu

Spanduk protes pemilik ruko yang serobot bahu jalan terhadap Ketua RT di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. Sebelumnya, Ketua RT setempat sempat cekcok dengan pemilik ruko akibat okupasi saluran air dan bahu jalan. TEMPO/Mutia Yuantisya
Heru Budi Dukung Ketua RT Penolak Ruko Serobot Bahu Jalan di Pluit Jakarta Utara

Heru Budi Hartono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman dan mematuhi peraturan.


Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

Heru Budi sebut opini WTP dari BPK bukanlah akhir. Ia mengatakan pihaknya juga lakukan enam langkah untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan


BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

2 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.


Deretan Rencana Pemerintah Tingkatkan Layanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta

2 hari lalu

Sejumlah penumpang kereta bandara berjalan menuju pintu keluar di stasiun BNI City, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Setelah beroperasinya MRT Jakarta dan integrasi antar moda transportasi, jumlah penumpang kereta dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta mengalami peningkatan sebesar 11 persen. ANTARA/Nova Wahyudi
Deretan Rencana Pemerintah Tingkatkan Layanan Kereta Bandara Soekarno-Hatta

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana untuk meningkatkan layanan kereta ke Bandara Soekarno-Hatta.


Heru Budi: Murid Sekarang Pintar dan Kompeten, Tapi Kurang Budi Pekerti

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan saat menghadiri Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global di Jakarta International Equestrian Park, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi: Murid Sekarang Pintar dan Kompeten, Tapi Kurang Budi Pekerti

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta ajaran budi pekerti ditanamkan kepada para murid agar tidak hanya ;pintar dan kompeten.


Kualitas Udara Jakarta Paling Buruk Nomor 5 di Indonesia, Begini Tanggapan Heru Budi Hartono

2 hari lalu

Warga menggunakan masker saat berkendara di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. Jakarta masuk dalam 4 kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia setelah Dubai, New Delhi, dan Santiago. Indeks kualitas udara Jakarta menyentuh angka 164, masuk dalam kategori tidak sehat (151-200). TEMPO/Muhammad Hidayat
Kualitas Udara Jakarta Paling Buruk Nomor 5 di Indonesia, Begini Tanggapan Heru Budi Hartono

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan banyak berkomentar mengenai kualitas udara di Ibu Kota yang masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir.


Heru Budi Dukung Budi Karya Permudah Akses Transportasi, Check In Terbang di Manggarai

3 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada awak media di Stasiun BNI City pada Minggu, 28 Mei 2023. TEMPO/Ami Heppy
Heru Budi Dukung Budi Karya Permudah Akses Transportasi, Check In Terbang di Manggarai

Heru Budi Hartono mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau sarana dan prasarana perkeretaapian daerah lingkup Provinsi DKI.