"

Eks Menteri Jokowi, Sudirman Said, Bicara di Forum ICMI, Yakin Desentralisasi Terbaik untuk Indonesia

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Mantan menteri ESDM Sudirman Said mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 9 Januari 2018. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB sepakat mengusungya bersama Ida Fauziah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Ahmad Faiz
Mantan menteri ESDM Sudirman Said mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 9 Januari 2018. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB sepakat mengusungya bersama Ida Fauziah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Sudirman Said, yakin desentralisme merupakan sistem yang terbaik untuk diterapkan Indonesia.

"Namun pemerintah pusat wajib mengawasi, melakukan pembinaan dan pemberdayaan pelaksanaan dengan baik bukan mulai secara perlahan mengambil alih beberapa kewenangan pemerintah daerah," kata Said melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2023.

Hal tersebut disampaikan pada simposium nasional Majelis Pembangunan Daerah ICMI di Kota Bogor, Jawa Barat. Simposium itu digelar untuk merumuskan, mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian akademik terkait implementasi otonomi daerah.

Mantan menteri ESDM kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengatakan, otonomi daerah yang lahir dari konsekuensi reformasi politik 1998 harus dijaga. Sebab, sebagai negara besar dan majemuk Indonesia tidak mungkin dikelola secara terpusat.

Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi kewenangan hingga menemukan titik keseimbangan politik, ekonomi dan sosial dalam menerapkan demokrasi. Hal itu yang menjadi tujuan reformasi tahun 1998 setelah berhasil meruntuhkan sistem kebijakan terpusat yang diterapkan Orde Baru.

"ICMI ingin meneguhkan semangat itu. Desentralisme itu sebagai pilihan yang tepat, yang harus dibenahi adalah implementasinya," tegas dia.

Baca: Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

Sudirman Said sebut sentralisasi kebijakan berpotensi ke arah otoritarianisme

Menurutnya, sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme. Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa kepala daerah tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada pimpinan di daerah.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di daerah. Hal itu terjadi karena ongkos politik yang mahal. Oleh karena itu, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.

"Jangan ada pandangan bahwa efisiensi itu diperoleh dengan cara mensentralisir. Banyak negara melakukan itu tapi di sana tidak menganut sistem demokrasi. Ini juga menjadi perhatian ICMI, apa yang salah dari otonomi daerah? Apakah orangnya atau sistemnya yang perlu ditata," ucapnya.

Ia berpandangan desentralisme sudah baik sehingga harus dipertahankan. Namun, sistem yang baik juga harus dijalankan pelaku yang baik. Sebab, sebaik-baiknya sistem, jika tidak menemukan pelaku yang baik akan menimbulkan masalah laten seperti korupsi.

"Aspek implementasi, kepemimpinan, kemampuan sumber daya manusia itu yang harus dijaga. Tapi secara kebijakan, strategi dan sistem sudah tepat desentralisme," ujarnya.

Baca juga: Bamsoet Ajak ICMI Tingkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi

Suara, kehendak, dan kepentingan rakyat, kata Isnur, tak lagi didengarkan. Pengesahan Perpu Cipta Kerja dianggap mengutamakan kepentingan investor.


Jokowi Bertemu Cak Imin, Koalisi dengan Prabowo Ikut Dibahas

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menghadiri Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jokowi Bertemu Cak Imin, Koalisi dengan Prabowo Ikut Dibahas

Kata Syaiful, Cak Imin juga bercerita ke Jokowi soal elektabilitas PKB yang terus naik dari berbagai lembaga survei.


Cuti Bersama Lebaran Ditambah, Asosiasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Krisis Ketidakpastian Regulasi

13 jam lalu

Sejumlah pekerja saat menuju tempat kerjanya di hari terakhir bekerja menjelang libur lebaran Idul Fitri 1442 H, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021. Pemerintah menetapkan cuti bersama lebaran pada tanggal 12 Mei 2021 serta libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H 13 - 14 Mei 2021 dan mulai kerja kembali pada Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cuti Bersama Lebaran Ditambah, Asosiasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Krisis Ketidakpastian Regulasi

API menilai penambahan hari cuti bersama dapat mengganggu perencanaan produksi dan suplai material dari distributor.


Sandiaga Dorong Pemda Hadirkan Event Pariwisata yang Menarik dan Berkualitas

16 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka Indonesia Fashion Week, Rabu, 22 Februari 2023 di JCC/Foto: Doc. IFW
Sandiaga Dorong Pemda Hadirkan Event Pariwisata yang Menarik dan Berkualitas

Sandiaga mengatakan pemerintah daerah diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf dan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar.


Said Aqil Minta Larangan Buka Puasa Bersama Pejabat Dicabut, Begini Tanggapan Mahfud MD

17 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Said Aqil Minta Larangan Buka Puasa Bersama Pejabat Dicabut, Begini Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD angkat bicara soal pernyataan eks Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang memprotes pelarangan buka puasa bersama pejabat


Terpopuler Sepekan: Sri Mulyani Ungkap 2 Figur Mencurigakan, Rincian Pesangon hingga Alasan Cuti Bersama Ditambah

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler Sepekan: Sri Mulyani Ungkap 2 Figur Mencurigakan, Rincian Pesangon hingga Alasan Cuti Bersama Ditambah

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan antara lain Sri Mulyani mengungkap dua figur yang diduga lapor SPT tapi tak sesuai laporan PPATK.


Said Aqil Tersinggung Larangan Buka Puasa Bersama, Minta Jokowi Cabut Aturan Itu

18 jam lalu

KH Said Aqil Siradj
Said Aqil Tersinggung Larangan Buka Puasa Bersama, Minta Jokowi Cabut Aturan Itu

Said Aqil Siradj mengaku tersinggung dengan arahan Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama pejabat. Said menyebut tidak ada negara Islam selain Indonesia yang mempersoalkan buka bersama


Terpopuler: Stafsus Sri Mulyani Sibuk Meminta Maaf, Tips Beli Tiket Pesawat Saat Musim Lebaran

19 jam lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terpopuler: Stafsus Sri Mulyani Sibuk Meminta Maaf, Tips Beli Tiket Pesawat Saat Musim Lebaran

Berita terpopuler pada Sabtu, 25 Maret 2023 dimulai dari Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yang akhir-akhir ini sibuk meminta maaf.


Yaqut Minta ASN Kemenag Tidak Gelar Buka Puasa Bersama: Anggarannya untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim

1 hari lalu

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengetuk palu usai memberikan keterangan pers penetapan 1 Ramadhan 1444 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis esok ANTARA/Rivan Awal Lingga
Yaqut Minta ASN Kemenag Tidak Gelar Buka Puasa Bersama: Anggarannya untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim

Menteri Yaqut mengingatkan segenap para ASN Kementerian Agama untuk tidak menggelar acara buka puasa bersama.


Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

1 hari lalu

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang baru Brigjen TNI Mohammad Hasan (tengah) dan Pejabat Lama Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (kanan) saat upacara penyerahan satuan Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Mohammad Hasan yang sebelumnya menjabat Wakil Danjen Kopassus telah resmi menjadi Danjen Kopassus menggantikan I Nyoman Cantiasa yang telah dilantik menjadi Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

Mayor Jenderal Mohamad Hasan resmi menjabat sebagai Pangdam Jaya. Perjalanan kariernya di dunia TNI dari Paspampres Presiden Jokowi hingga Kopassus.