TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan Pemprov DKI berkomitmen menggunakan pendapatan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk menciptakan transportasi umum yang lebih baik.
Politikus ini juga mengusulkan agar ERP dapat mengedepankan prinsip kemanfaatan dan pencegahan kemacetan.
"ERP bisa menjadi solusi tapi kita harus pikirkan betul manfaatnya. Karenanya kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum,” kata Anggara dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Januari 2023.
Pendapatan dari ERP, misalnya, digunakan untuk percepatan pembangunan LRT atau menambah rute dan armada bus Transjakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan pada dasarnya tujuan ERP adalah untuk mengurangi penggunaan moda transportasi pribadi.
Baca juga: Tarif Jalan Berbayar, ERP, Diusulkan Rp5 Ribu-Rp19 Ribu, Heru Budi: Dibahas dengan Pusat
“Visinya kan jadi disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mereka berpikir dua kali naik motor atau mobil karena harus keluar biaya lebih.
Dengan pemberlakuan ERP, diharapkan pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang. "Maka kita harus benahi angkutan umum kita agar lebih nyaman dan terintegrasi,” ujarnya.
Namun, kalau masyarakat masih banyak yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, jalan berbayar ini disebut justru akan menimbulkan masalah baru. "Titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar," kata dia.
Baca juga: Nasdem Kritisi Jalan Berbayar di Jakarta, Sebut Bukan Solusi Atasi Kemacetan
