TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau korupsi bansos di DKI Jakarta pada 2020, yang mencapai Rp 2,85 triliun.
Menurut juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Sigit Widodo, dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial mengungkapnya di akun Twitter pada Selasa, 10 Janiari 2023. "Dalam cuitannya, ia menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur," kata Sigit melalui keterangan tertulis, Sabtu, 14 Januari 2023.
Bansos berupa beras yang terbagi dalam kantong 5 kilogram itu disebut masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020. Sembako tersebut disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun.
Baca: Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan
PSI mengutuk dugaan korupsi dana bansos yang dinilai sebagai perbuatan sangat keji di luar batas kemanusiaan. Pada tahun 2020, kata dia, banyak warga Jakarta kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan,” ujar dia.
Sigit menambahkan, menimbun 1.000 ton beras yang seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga di saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang, jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
“Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” kata Sigit.
Baca: Heru Budi Hartono Bicara Soal Tudingan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, 'Udah' Lama
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
