Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sistem ERP di Jakarta Akan Berlaku Juga Untuk Motor dan Ojol
Sistem ERP di Jakarta Akan Berlaku Juga Untuk Motor dan Ojol
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerapkan program jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi pengendalian macet di Ibu Kota mendapat respons akademisi.

Dosen Program Studi Teknik Sipil di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

"Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Januari 2023. Menurut dia, untuk penerapan ERP pemerintah DKI akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai mendanai subsidi angkutan umum.

Hal itu berbeda dengan kebijakan ganjil genap dan three in one (3 in 1), pemerintah DKI lebih banyak mengeluarkan anggaran berupa pengawasan serta penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap.

Djoko menerangkan, untuk penerapan ERP, Dinas Perhubungan DKI bisa melakukan uji coba di satu ruas jalan terlebih dahulu. Selanjutnya, kebijakan itu diterapkan di ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai ruas ERP. 

Perihal tarif, sebaiknya pemerintah DKI mematangkan kisaran tarif dan perhitungan tarif. Namun, ia juga mengingatkan Dishub DKI untuk mengendalikan kemacetan lebih efektif.

Selain menerapkan ERP, dinas yang dipimpin Syafrin Liputo itu bisa menerapkan strategi penerapan tarif parkir yang progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif. 

Yang masih menjadi masalah atau kendala adalah bagi warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya dan harus bekerja di Jakarta.

Sementara layanan angkutan umum menuju Jakarta dari kawasan Bodetabek masih minim. Berbeda dengan Kota Jakarta, yang cakupan layanan angkutan umum sudah dapat meng-cover seluruh kawasan permukiman.

Penerapan ERP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinergi mempercepat penerapan JBO ini. Efisiensi public service obligation atau PSO KRL Jabodetabek dengan beberapa skenario Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh sekitar Rp 208 miliar-475 miliar rupiah.  

Dia menuturkan, anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan membenahi transportasi umum di Bodetabek. Sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizalimi. "Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport," kata dia. 

Baca: Heru Budi Hartono Tak Buru-buru Terapkan Jalan Berbayar, ERP, Libatkan Ahli hingga Masyarakat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Transportasi umum Bodetabek sangat buruk

Layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih perumahan di Bodetabek tidak terlayani transportasi umum. Sedangkan di Jakarta layanan transportasi umum sudah meng-cover 92 persen wilayahnya. 

"Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta sudah ada layanan angkot Jaklingko," ujarnya. Sebab itu, dalam penerapan ERP, perlu menyediakan angkutan umum di Bodetabek seperti Trans Pakuan di Bogor atau Tayo di Tangerang. 

Sebab, Djoko berujar, bagi penolak ERP akan memberi sanggahan lebih dulu memperbaiki angkutan umum sebelum berpikir soal ERP. Sebab sebaik apa pun angkutan umum, misalnya MRT sudah terbangun di seluruh sudut Jakarta, tetapi tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil. 

"Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privacy, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain," tutur dia. Namun, dia menambahkan, dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum. 

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan pemaparan Dinas Perhubungan pada rapat Bapemperda DPRD DKI pada 3 Oktober 2022, ERP dinilai sebagai salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.

ERP juga akan diterapkan terhadap pengendara motor. Alasannya, sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas di Jakarta melibatkan sepeda motor berdasarkan data Polda Metro Jaya pada 2018.

Selain peningkatan penggunaan kendaraan bermotor juga mendorong polusi udara yakni sebanyak 44,5 persen oleh sepeda motor dan 14,2 persen oleh mobil berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal pada 2019.

Baca juga: Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar Digratiskan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ignasius Jonan Disebut Anies Baswedan Jika Bangun Kereta Api di Kalimantan Selatan, Ini Serba-serbi Eks Menhub

18 jam lalu

Menteri ESDM Ignasius Jonan. ANTARA
Ignasius Jonan Disebut Anies Baswedan Jika Bangun Kereta Api di Kalimantan Selatan, Ini Serba-serbi Eks Menhub

Anies Baswedan sebut akan libatkan Ignasius Jonan bangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan, jika terpilih. Ini serba-serbi eks Menhub itu.


BPS Sebut Usaha Pertanian di DKI Jakarta Masih Ada, tapi....

1 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
BPS Sebut Usaha Pertanian di DKI Jakarta Masih Ada, tapi....

BPS menyebut berdasarkan sebaran wilayahnya, usaha pertanian perorangan yang banyak berada di Jawa Timur dan paling sedikit di DKI Jakarta.


Otorita IKN Ungkap Urban Mobility Bakal Jadi Tulang Punggung Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Otorita IKN Ungkap Urban Mobility Bakal Jadi Tulang Punggung Ibu Kota Baru

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah alias Dian mengatakan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menjadikan urban mobility sebagai tulang punggung.


Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

3 hari lalu

Bryan Herdianto, siswa SMAS Kanisius DKI Jakarta peraih medali perunggu pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) Polandia 2023 menjadi petugas penjaga teleskop saat pengamatan Blue Moon di Planetarium Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur
Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.


Peluang ASN Meniti Karir di Pemerintahan

5 hari lalu

Peluang ASN Meniti Karir di Pemerintahan

Lisman Manurung, Ph.D memuji langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memberikan peluang karir kepada anak buahnya di pemerintahan.


BPS Catat Kenaikan Penumpang di Seluruh Moda Transportasi, Didorong MotoGP Mandalika hingga...

6 hari lalu

Calon penumpang pesawat berjalan di selasar Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 23 Desember 2022. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta mencatat puncak arus mudik Natal 2022 terjadi pada H -2 dengan jumlah 1.090 penerbangan dan penumpang sebanyak 159.282 orang. ANTARA/Muhammad Iqbal
BPS Catat Kenaikan Penumpang di Seluruh Moda Transportasi, Didorong MotoGP Mandalika hingga...

BPS mencatat kenaikan penumpang di seluruh moda transportasi pada Oktober 2023. Apa saja faktor pendorongnya?


Strategi Jakarta pada Musim Hujan Akhir 2023

6 hari lalu

Strategi Jakarta pada Musim Hujan Akhir 2023

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta konsisten melaksanakan upaya struktural dan non-struktural untuk mengatasi banjir.


Kata Pakar soal Anies Lebih Pilih Transportasi Ketimbang Mobil Listrik

7 hari lalu

Capres nomor satu Anies Baswedan kampanye dari Bogor kembali ke Jakarta menggunakan  Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023. Tika  Ayu/ tempo
Kata Pakar soal Anies Lebih Pilih Transportasi Ketimbang Mobil Listrik

Anies Baswedan lebih memilih mengembangkan transportasi umum ketimbang mobil listrik jika dia terpilih sebagai presiden. Bagaimana pendapat pengamat?


Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melayat Mantan Sekjen Kemenkeu JB Kristiadi. Instagram
Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh untuk Nataru

Ekonom Celios mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.


Asosiasi Sebut Omzet UMKM Tak Sebanyak Pemilu Sebelumnya

7 hari lalu

Tiga pasangan capres dan cawapres, Anies - Muhaimin, Prabowo - Gibran, dan Ganjar - Mahfud, menghadiri pengundian nomor urut capres dan cawapres dalam Pilpres 2024, pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Asosiasi Sebut Omzet UMKM Tak Sebanyak Pemilu Sebelumnya

Asosiasi IUMKM Indonesia menyebut omzet pelaku UMKM selama masa Pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan sebelumnya.