Ruang Kerja Politikus PDIP di DPRD DKI Cinta Mega Ikut Digeledah KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ruang kerja rekan satu partainya yang bertugas di Komisi Keuangan, Cinta Mega, turut digeledah tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Lantai 8 di ruang Ibu Cinta Mega, bukan ruang Ketua Fraksi,” kata Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.

Gembong mengaku tidak mengetahui secara detail dokumen dan benda apa saja yang dibawa tim penyidik KPK. Sebab, ia tidak berada di lokasi saat penggeledahan terjadi.

“Pertama memang saya kemarin enggak ke kantor. Kemarin saya dapat info dari Sekwan (Sekretaris Dewan) kira-kira jam 6,” ujarnya.

Baca juga: KPK Geledah Lantai 4 Gedung DPRD DKI, PSI: ke Ruangan Golkar, Kami Aman

Diketahui bahwa ruang Fraksi PDIP berada di lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta. “Saya tanya yang diperiksa siapa, ruang Ibu Cinta. Apa yang dibawa kita enggak tahu, enggak di kantor juga,” ucap dia.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini mengaku tak tahu menahu soal hubungan Cinta Mega dan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang tengah ditelusuri KPK. Namun, Gembong menyampaikan Cinta Mega sudah menjadi anggota dewan sejak periode 2014-2019. “Kita nggak tahu, kalau keterkaitan yang tahu KPK, KPK sama yang bersangkutan, saya nggak tahu,” kata dia.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik menggeledah enam ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta. “Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Ali.

Penggeledahan yang dilakukan Selasa malam berhubungan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Menurut Ali, sejumlah barang bukti ditemukan tim penyidik KPK pada saat penggeledahan tersebut. Bukti-bukti itu mulai dari dokumen hingga alat bukti elektronik.

“Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta,” ucap dia.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: KPK Sita Bukti Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulogebang Setelah Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta