Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD DKI Minta Akses ke Pantai Ancol Gratis untuk Publik seperti PIK 2

Reporter

image-gnews
Pengunjung memadati kawasan Pantai Ancol di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Selasa 3 Mei 2022. Objek wisata tersebut kembali ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 H setelah dua tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pengunjung memadati kawasan Pantai Ancol di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Selasa 3 Mei 2022. Objek wisata tersebut kembali ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 H setelah dua tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta PT Taman Impian Jaya Ancol menggratiskan akses ke pantai untuk publik seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Untuk pengganti pendapatannya, kata Wahyu, Ancol bisa meniru PIK 2 atau Pantai Maju Bersama di Pulau Reklamasi. Selain menggratiskan akses ke pantai, di sana juga menyajikan berbagai kuliner lengkap bagi semua kalangan.

"Ayo dong reformasi. PIK 2, retailnya enggak pernah sepi, padahal enggak bayar (ke pantainya)," ujar Wahyu Dewanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023 dikutip dari Antara.

Baca juga: Pendukung Anies Baswedan Mundur dari Komisaris Ancol untuk Ringankan Beban Heru Budi

Retailnya di PIK 2 tidak pernah sepi karena varian makanannya komplet. "Dari kelas atas, kelas bawah sampai enggak ada kelasnya ramai karena bisa menikmati panjangnya pasir putih pantai sekitar lima kilo," kata politikus Partai Gerindra ini.

Ancol, menurut dia, bisa melakukannya terutama di Kawasan Ancol Timur yang memiliki beragam arena yang lengkap. Karena itu, dia berharap, PT Pembangunan Jaya Ancol bisa membuat program revitalisasi yang akan menghidupkan bisnis retail sehingga akses ke pantai publik gratis.

"Termasuk kini, dengan adanya JIS, kan dari Ancol Timur kan JIS kelihatan, itu 'connection bridge' harapannya bisa mulai diwujudkan ya 2023, tapi ternyata tidak prioritas, padahal JIS kan sudah jadi, bakal banyak 'event', kemudian ada sirkuit Formula E sebagai bagian dari 'atraction'-nya," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan menyetujui permohonan Penanaman Modal Daerah (PMD) untuk PT Pembangunan Jaya Ancol agar mau melakukan revitalisasi besar-besaran, karena penggratisan pantai publik sudah dinanti masyarakat sejak lama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Program penggratisan Ancol yang akan dibuat dalam satu bulan sekali. Kalau bisa diungkapkan secara konkret saja. Karena dulu kita malah inginnya gratis. Kalau memang nanti dengan digratiskan ada efek terhadap retail dan sebagainya," katanya.

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto menyatakan, bakal membebaskan biaya tarif masuk atau tiket gratis kepada pengunjung dalam setiap bulannya.

Pemberlakuan tiket masuk gratis ditujukan untuk menjawab kegelisahan masyarakat yang merasa terbebani saat hanya ingin berlibur ke Pantai Ancol.

"Sudah banyak sekali kami mendengar keluhan. Tapi kami yakini memang harusnya masuk pantai publik itu gratis. Persoalannya bagaimana kita mentransformasi dari yang sekarang bayar menjadi nanti gratis," kata Winarto.

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya sedang mencoba beberapa formulasi. Salah satunya dengan mendorong sektor F&B (Food and Beverage) di kawasan Ancol. "Posisi kita hari ini kontribusi F&B yang dikelola dan dihasilkan Ancol itu baru tujuh persen dari 'income' kita. Nah ini harus kita perbesar," katanya.
 

Baca juga: Tiga Tahun Ancol Tak Beri Dividen ke Pemprov DKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI dan Politikus Gerindra Haji Purwanto Wafat

55 menit lalu

Purwanto, anggota DPRD DKI dari Gerindra. Foto: Istimewa
Anggota DPRD DKI dan Politikus Gerindra Haji Purwanto Wafat

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Purwanto alias Haji Purwanto, wafat pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023.


Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

10 jam lalu

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin saat ditemui di Gedung DPRD Bawaslu DKI Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

Bawaslu DKI Jakarta melarang peserta Pemilu 2024 untuk membagi-bagikan uang atau sembako. Demi cegah politik uang.


DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

1 hari lalu

Suasana Festival Kuliner JPM dukuh atas, Setiabudi, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Intergitas Transit Jakarta (ITJ) memanfaatkan Jembatan Penyebrangan Penyebrangan Multiguna (JPM) sepanjang 260 meter untuk Festival Kuliner yang menyuguhkan sejumlah makanan khas Indonesia yang bekerja sama dengan pedagang UMKM dan mampu menarik 280.000 pengunjung dari 28 Agustus lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

Kepala Bapenda DKI Jakarta setuju dilakukan pengecualian PBJT kepada UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.


Dana Penanganan Banjir di APBD DKI Besar, Prasetyo Edi Minta Kali-kali Diperlebar dan Dikeruk

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai rapat pimpinan gabungan penetapan tiga calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Dana Penanganan Banjir di APBD DKI Besar, Prasetyo Edi Minta Kali-kali Diperlebar dan Dikeruk

Ketua DPRD DKI DKI Prasetyo Edi meminta Pemprov DKI memaksimalkan alokasi dana di APBD untuk penanganan banjir.


Politikus PDIP Soroti Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Harusnya Paham Etika

2 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama warga saat blusukan di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2023. Dalam blusukan tersebut Gibran yang ditemani istrinya Selvi membagikan susu kepada masyarakat yang juga menjadi program mereka serta menyapa para pedadang dan pengunjung pasar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PDIP Soroti Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Harusnya Paham Etika

Anggota DPRD DKI itu mengatakan, seharusnya Gibran sudah tahu bahwa CFD dilarang untuk kegiatan politik.


Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

4 hari lalu

Suasana Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas pasal Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Rapat DPRD DKI Sepi, Anggotanya Mulai Sibuk Kampanye?

Rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta di hari kedua kampanye hanya dihadiri dua orang pimpinannya.


Disdik DKI Bantah Ada Pemotongan Upah, Gaji Guru Honorer Rp 500 ribu hingga Rp 2 Juta

7 hari lalu

Sebuah mobil yang ditumpangi oleh Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya, Junawati bersama guru honorer berinisial A yang akan berangkat ke Inspektorat DKI Jakarta di SDN 10 Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Disdik DKI Bantah Ada Pemotongan Upah, Gaji Guru Honorer Rp 500 ribu hingga Rp 2 Juta

Dinas Pendidikan DKI membantah telah terjadi pemotongan upah guru honorer. Gaji guru honorer sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.


DPRD DKI Jakarta Usul Gaji Guru Honorer yang Masih Rendah Dinaikkan Sesuai UMR

8 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
DPRD DKI Jakarta Usul Gaji Guru Honorer yang Masih Rendah Dinaikkan Sesuai UMR

Beberapa guru honorer tercatat mendapatkan upah yang rendah bahkan tidak digaji meski sudah lama mengajar.


Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

9 hari lalu

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Foto: X/@PrasetyoEdi_
Prasetyo Edi jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Definitif, Minta Kader Ingat Pesan Megawati

Prasetyo Edi Marsudi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menggantikan Gembong Warsono yang wafat


Masih Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu di Jakarta Meski Masuk Lima Hari Sepekan

12 hari lalu

Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Masih Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu di Jakarta Meski Masuk Lima Hari Sepekan

Sekretaris Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut masih ada guru yang digaji Rp300 ribu per bulan di DKI Jakarta.