Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS dan PSI Lagi Kompak, Tolak Jalan Berbayar ERP di Jakarta

image-gnews
Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dikritik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Jika pemerintah DKI Jakarta mau mencegah macet di titik tertentu dengan program itu, maka ketersediaan transportasi publik harus memadai.

"Instrumennya bagus, tapi enggak tepat kalau diterapkannya sekarang," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo, kepada wartawan di Ruang Rapat Komisi B, Kamis, 19 Januari 2023.

Anthony pesimistis dengan niat pemberlakuan jalan berbayar, yang kini digodok penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan dalih mencegah kemacetan. Hal ini berhubungan dengan sarana transportasi umum di Jakarta yang masih minim.

Baca juga: Pengamat Sebut Heru Budi Tak Punya Beban Politik untuk Terapkan Tarif ERP Jakarta

Dia mencontohkan Singapura, yang juga menerapkan jalan berbayar. Namun, di negara itu pelayanan transportasi umum sudah memadai. Sehingga masyarakat berjalan kaki 500 meter, kata Anthony, bisa mendapatkan kendaraan umum yang memadai. 

Bukan saja kendaraan, melainkan rel transportasi pun terfasilitasi secara menyeluruh. Ini berbeda dengan DKI Jakarta yang jumlah transpirtasi umum seperti MRT yang masih terbilang minim. 

"Kalau di Jakarta MRT masih sedikit sekali, belum ful. Belum komplet," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia itu. Menurut dia, jika pemerintah mau mencegah kemacetan di Kota Jakarta, maka konsep yang perlu dibikin seperti Singapura. Perbanyak transportasi umum.

Sebelumnya dikabarkan Pemprov DKI masih membahas aturan jalan berbayar elektronik atau ERP di Ibu Kota. Bahkan diusulkan aturan ini tidak hanya berlaku untuk mobil, tapi juga sepeda motor. Jalan yang masuk rute jalan berbayar berjumlah 25 titik.

Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman Krisis

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejatera DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, partainya menolak pembahasan dan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Sebab, ekonomi masyarakat belum pulih, apalagi adanya ancaman krisis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Waktunya tidak tepat, karena perekonomian masyarakat belum pulih dan adanya ancaman krisis,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Januari 2023.

Yani menuturkan penolakan itu mengacu pada masukkan masyarakat yang merasa rencana tarif ERP justru membebani ekonomi rakyat. Menurut dia, cakupan ruas jalan berbayar yang termaktub dalam draf Rancangan Peraturan Daerah juga terlalu luas.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI ini khawatir pembatasan jalan tersebut bakal menyulitkan masyarakat. Apalagi belum jelas bagaimana penentuan waktu pemberlakuannya.

"Kebijakan ERP tersebut jangan dipaksakan. Apalagi kalau IKN betul-betul diterapkan, masih banyak alternatif lain yang tidak membebani masyarakat dalam upaya mengatasi kemacetan," jelas dia.

Fraksi PKS, dia melanjutkan, telah memberikan pemandangan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLSE) pada Juli 2022. PKS akan menolak jika konsep tarif ERP masih seperti yang tercantum dalam draf Raperda tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menambahkan, Raperda soal jalan berbayar ERP masih harus dibahas dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Menurut dia, banyak aspek krusial yang perlu dikritisi.

Misalnya, siapa yang akan mengelola hasil pungutan tarif ERP hingga peruntukkan uang tersebut. Kemudian dampak terhadap masyarakat yang masih mengandalkan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas ekonomi.

"Berpotensi terjadinya kemacetan baru di titik-titik lain akibat menghindari ruas jalan ERP,” ucap politikus PKS ini.

Baca juga: Jalan Berbayar Akan Diterapkan di Jakarta, Bagaimana dengan Kapasitas Angkutan Umum?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

3 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

Widihasto dalam orasinya juga menambahkan, apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk.


DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

3 jam lalu

Suasana Festival Kuliner JPM dukuh atas, Setiabudi, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Intergitas Transit Jakarta (ITJ) memanfaatkan Jembatan Penyebrangan Penyebrangan Multiguna (JPM) sepanjang 260 meter untuk Festival Kuliner yang menyuguhkan sejumlah makanan khas Indonesia yang bekerja sama dengan pedagang UMKM dan mampu menarik 280.000 pengunjung dari 28 Agustus lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

Kepala Bapenda DKI Jakarta setuju dilakukan pengecualian PBJT kepada UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.


Ini Ucapan Ade Armando yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta

4 jam lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ini Ucapan Ade Armando yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta

Ucapan Ade Armando soal dinasti Yogyakarta menyulut protes. PSI diminta bertindak tegas sementara kepolisian diminta menangkap politikus PSI itu.


Warga Yogyakarta Desak Ade Armando Dipecat dan Ditangkap

4 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Warga Yogyakarta Desak Ade Armando Dipecat dan Ditangkap

Sejumlah warga Yogyakarta meminta PSI mengambil tindakan tegas terhadap Ade Armando.


Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Ketua BEM UI: Bang Ade Perlu Belajar Lagi

5 jam lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Ketua BEM UI: Bang Ade Perlu Belajar Lagi

Ketua BEM UI menilai pernyataan Ade Armando tak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pakar komunikasi.


PSI Sebut Pernyataan Ade Armando Soal Dinasti Yogyakarta Tak Mewakili SIkap Partai

9 jam lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PSI Sebut Pernyataan Ade Armando Soal Dinasti Yogyakarta Tak Mewakili SIkap Partai

PSI Yogyakarta menyatakan akan menerima masyarakat yang akan mendatangi kantor mereka untuk memprotes pernyataan Ade Armando.


Protes Pernyataan Ade Armando, Masyarakat Yogyakarta Akan Geruduk Kantor DPD PSI Hari Ini

10 jam lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) dan Ade Armando, di DPP kantor PSI Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI
Protes Pernyataan Ade Armando, Masyarakat Yogyakarta Akan Geruduk Kantor DPD PSI Hari Ini

Sejumlah elemen masyarakat akan mendatangi Kantor DPD PSI untuk memprotes pernyataan Ade Armando.


Ade Armando Tuding Yogyakarta Jalankan Dinasti, Sultan Hamengku Buwono X : Tak Ada Dalam Undang Undang

10 jam lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ade Armando Tuding Yogyakarta Jalankan Dinasti, Sultan Hamengku Buwono X : Tak Ada Dalam Undang Undang

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tudingan yang disampaikan Ade Armando tidak ada dalam UU Keistimewaan Yogyakarta.


Dana Penanganan Banjir di APBD DKI Besar, Prasetyo Edi Minta Kali-kali Diperlebar dan Dikeruk

11 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai rapat pimpinan gabungan penetapan tiga calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Dana Penanganan Banjir di APBD DKI Besar, Prasetyo Edi Minta Kali-kali Diperlebar dan Dikeruk

Ketua DPRD DKI DKI Prasetyo Edi meminta Pemprov DKI memaksimalkan alokasi dana di APBD untuk penanganan banjir.


Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silakan Diubah Undang-Undangnya

11 jam lalu

Gubernur DIY Sri Sultan HB X . Tempo/Pribadi Wicaksono
Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silakan Diubah Undang-Undangnya

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dirinya hanya menjalani amanat undang-undang.