TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tahun ini salah satunya datang dari Kodam Jaya. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Untung Budiharto membenarkan, pihaknya meminta hibah untuk pengadaan mobil dinas operasional.
Proposal hibah itu diajukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang kemudian dianggarkan dalam APBD DKI 2023. Total anggaran hibah untuk Kodam Jaya adalah Rp 11 miliar.
“Sesuai usulan pemohon kepada kami,” kata Kepala Satpol PP DKI Arifin setelah rapat dengan Komisi A di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2023 dikutip dari Antara.
Kemarin, 19 Januari 2023, Untung memberikan keterangan kepada awak media soal permohonan hibah tersebut. Dia membeberkan alasan mengajukan dana hibah hingga siapa saja pihak yang dimintakan.
Apa yang mendasari permintaan hibah itu? Berikut keterangan Untung.
1. Minta hibah Rp 56 miliar
Untung menyebut awalnya Kodam Jaya mengajukan proposal hibah senilai Rp 56 miliar. Akan tetapi, menurut dia, Pemprov DKI hanya mengalokasikan Rp 11 miliar.
"Yaudah kami kecilin kualitasnya, kalau dulu Nisan X Trail sekarang Kijang lah," kata dia kepada wartawan di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis, 19 Januari 2023.
2. Beli 10 mobil mewah
Dana hibah ini diperuntukkan membeli 10 mobil yang mayoritas berjenis sport utility vehicle (SUV). Rinciannya adalah Toyota Land Cruiser (1 unit), Toyota Land Cruiser Prado (1), Toyota Fortuner (2), dan Toyota Kijang Innova (6).
Hibah mobil mewah itu masuk sub-kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, serta pengawalan.
“Ini untuk layanan pengamanan juga keamanan. Masalah keamanan Jakarta, kan juga dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada,” tutur Arifin.
Baca juga: Hibah Mobil Mewah Satpol PP DKI ke Kodam Jaya, Pangdam: Minta Rp 56 miliar Dikasih Rp 11 miliar
3. Mobil lama sudah tua
Untung mengatakan alasan meminta dana hibah kepada Pemprov DKI untuk mobil dinas operasional. Sebab, usia mobil eksisting sudah tua. “Sekarang kami ajukan mobil. Kodam Jaya itu terakhir 2014, mobilnya sudah tua-tua,” ujar dia.
4. Anggaran dari pemerintah pusat dinilai kurang
Untung membeberkan anggaran pertahanan Indonesia hanya di kisaran 0,6-0,7 persen sesuai perhitungan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Dia tak menyebut angkanya, tapi dinilai sangat kurang.
“Padahal TNI kan bangun juga, tapi itu pasti kedodoran (untuk pemeliharaan). Makanya, Komandan itu pasti berinovatif untuk memelihara pasukannya dan anggaran yang paling gede itu di masing-masing pemerintah daerah,” jelas dia.
5. Minta hibah ke Banten, Jabar, dan swasta
Kodam Jaya tak hanya meminta dana hibah kepada Pemprov DKI. Menurut Untung, proposal hibah juga dilayangkan kepada Pemprov Banten dan Jawa Barat.
Kodam Jaya pun meminta bantuan swasta melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). “Jadi strateginya tentara, mencoba mencari anggaran di luar Dipa. Bisa CSR, itu kayak bangun bangunan yang dibutuhkan masyarakat misalkan masjid sama GOR (Gelanggang Olahraga),” ujar Untung.
Baca juga: Kodam Jaya Juga Minta Dana Hibah Ke Pemprov Banten, Jabar Bahkan Swasta
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
