Dibanding Ganjil Genap, DTKJ Sebut ERP Pilihan Tepat Tekan Kemacetan Jakarta

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun mengatakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) adalah pilihan tepat untuk menekan angka kemacetan Ibu Kota.

“Jakarta itu tidak bisa lagi kalau memainkan peningkatan kapasitas atau katakanlah kita menggunakan management supply side ketika misalnya kendaraannya bertambah, jalan dilebarkan atau jalan ditambah,” kata Haris kepada Tempo, Rabu, 25 Januari 2023.

Menurutnya, Jakarta tidak lagi bisa menggunakan cara lama untuk mengatasi kemacetan. “Makanya Jakarta harus memainkan bagaimana yang dulunya ter-oriented development menjadi transit oriented development,” ujarnya.

Ketua DTKJ menilai Pemprov DKI harus berupaya mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum dengan menggunakan manajemen pembatasan.

“Kita membangun Jakarta dengan berbasiskan angkutan umum. Nah, salah satu untuk push and pull policy, yaitu menarik orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan mendorong orang menggunakan angkutan umum. Itu dengan menggunakan manajemen pembatasan,” ucapnya.

Berbagai kebijakan telah diterapkan Pemprov DKI, mulai dari 3in1 hingga ganjil genap. Namun, hal tersebut belum mampu menekan angka kemacetan secara permanen lantaran masyarakat telah menyiasati kebijakan itu.

“Dulu kita pernah punya 3in1, lalu kita ganti dengan ganjil genap. Sekarang ganjil genap tidak, kan sifatnya sementara,” kata dia.

Selain menggantikan ganjil genap, Haris mengatakan jalan berbayar elektronik menjadi pilihan tepat untuk menarik orang tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

“Itu sebetulnya adalah salah satu tools atau alat untuk menarik orang tidak menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan angkutan umum. Jadi ngga bisa lagi kita menggunakan supply side, ngga bisa lagi,” ucap Haris.

Oleh karena itu, DKI Jakarta tidak lagi bisa menggunakan management supply side, yaitu dengan menambah lebar jalan ketika angka kendaraan bertambah. Haris mengatakan ERP adalah pilihan tepat untuk membatasi kendaraan. 

“Lah JORR satu, JORR dua sampai jor-joran udah dibangun tetap aja macet kalau kita masih aja supply side, kita masih ngomongin kalau gitu jalannya yang diperlebar, tidak bisa lagi, kita pakai mekanisme itu,” kata Haris.

Baca juga: Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One






Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

10 jam lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

1 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Tidak Diistimewakan, Mobil Pakai Pelat Nomor RF Tetap Kena Ganjil Genap

1 hari lalu

Tidak Diistimewakan, Mobil Pakai Pelat Nomor RF Tetap Kena Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan akan menindak mobil dinas dengan pelat nomor khusus atau pelat RF jika melanggar sistem ganjil genap.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

2 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

2 hari lalu

Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

Ketua DTKJ menilai wajar penolakan wacana jalan berbayar ERP di Jakarta. Menurut dia, komunikasi perlu dibangun.


Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

Ketua DTKJ mengungkap penyebab lelang jalan berbayar ERP yang sempat gagal.


Kamera Tilang Elektronik di Jakarta Bakal Bertambah 70 Titik

2 hari lalu

Kamera Tilang Elektronik di Jakarta Bakal Bertambah 70 Titik

Polda Metro Jaya akan menambah kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jakarta sebanyak 70 titik.


PKS Tolak Penerapan ERP: Situasi dan Kondisi Belum Memungkinkan

2 hari lalu

PKS Tolak Penerapan ERP: Situasi dan Kondisi Belum Memungkinkan

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP)


Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

2 hari lalu

Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

Rapat pembahasan jalan berbayar oleh Komisi B Bidang Perekonomian DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta kembali ditunda.


DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

2 hari lalu

DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

Wawan Suhawan menilai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP di sejumlah ruas jalan Jakarta akan sangat merepotkan.