TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun mengatakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) adalah pilihan tepat untuk menekan angka kemacetan Ibu Kota.
“Jakarta itu tidak bisa lagi kalau memainkan peningkatan kapasitas atau katakanlah kita menggunakan management supply side ketika misalnya kendaraannya bertambah, jalan dilebarkan atau jalan ditambah,” kata Haris kepada Tempo, Rabu, 25 Januari 2023.
Menurutnya, Jakarta tidak lagi bisa menggunakan cara lama untuk mengatasi kemacetan. “Makanya Jakarta harus memainkan bagaimana yang dulunya ter-oriented development menjadi transit oriented development,” ujarnya.
Ketua DTKJ menilai Pemprov DKI harus berupaya mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum dengan menggunakan manajemen pembatasan.
“Kita membangun Jakarta dengan berbasiskan angkutan umum. Nah, salah satu untuk push and pull policy, yaitu menarik orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan mendorong orang menggunakan angkutan umum. Itu dengan menggunakan manajemen pembatasan,” ucapnya.
Berbagai kebijakan telah diterapkan Pemprov DKI, mulai dari 3in1 hingga ganjil genap. Namun, hal tersebut belum mampu menekan angka kemacetan secara permanen lantaran masyarakat telah menyiasati kebijakan itu.
“Dulu kita pernah punya 3in1, lalu kita ganti dengan ganjil genap. Sekarang ganjil genap tidak, kan sifatnya sementara,” kata dia.
Selain menggantikan ganjil genap, Haris mengatakan jalan berbayar elektronik menjadi pilihan tepat untuk menarik orang tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.
“Itu sebetulnya adalah salah satu tools atau alat untuk menarik orang tidak menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan angkutan umum. Jadi ngga bisa lagi kita menggunakan supply side, ngga bisa lagi,” ucap Haris.
Oleh karena itu, DKI Jakarta tidak lagi bisa menggunakan management supply side, yaitu dengan menambah lebar jalan ketika angka kendaraan bertambah. Haris mengatakan ERP adalah pilihan tepat untuk membatasi kendaraan.
“Lah JORR satu, JORR dua sampai jor-joran udah dibangun tetap aja macet kalau kita masih aja supply side, kita masih ngomongin kalau gitu jalannya yang diperlebar, tidak bisa lagi, kita pakai mekanisme itu,” kata Haris.
Baca juga: Jalan Berbayar di DKI, Ahli Sebut Dampak Baik ERP Dibandingkan dengan Three in One
