Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Reporter

Sejumlah kendaraan bermotor ojek online mangkal mencari order di jalur sepeda Halte Bundaran HI, Jakarta, Rabu 9 November 2022. Sebagian jalur sepeda permanen di Jakarta pada saat ini dalam keadaan rusak akibat tangan-tangan jahil dan di beberapa lokasi dialihfungsikan menjadi tempat parkir liar. TEMPO/Subekti.'

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengenakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) kepada ojek online atau ojol.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan undang-undang tersebut saat ini dalam tahap revisi di di DPR RI.

Syafrin menyebutkan dalam undang-undang tersebut, pengecualian dari ERP salah satunya untuk kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Sementara, angkutan online seperti ojek online masih menggunakan pelat berwarna hitam.

Dishub DKI tunggu hasil revisi UU Lalu Lintas di DPR

“Kami akan melihat perkembangan dari revisi UU Nomor 22 tahun 2009 yang saat ini masih ada di DPR RI,” katanya.

Ojek daring, kata dia, masuk dalam pengecualian apabila undang-undang tersebut sudah direvisi.

“Sekarang kan menjadi inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU Nomor 22 tahun 2009 dan itu masih dalam pembahasan di sana,” katanya.

Sedangkan dalam rancangan perda (raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar ojek daring masuk  ke dalam jenis kendaraan bermotor yang  dapat dikenakan ERP.

Raperda jalan berbayar masih dibahas di DPRD DKI

Saat ini, raperda itu juga masih terus dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, masuknya ojek daring yang bisa dikenakan sistem ERP ditolak oleh para pengemudi ojek daring.

Mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ratusan pengemudi angkutan daring itu meminta kepada DPRD DKI agar rencana ERP itu dibatalkan.

Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan sistem ERP termasuk berorasi menolak rencana penerapan jalan berbayar.

"Jangan pernah terbersit di pikiran mu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di 2024," demikian salah satu tulisan yang terpampang di salah satu spanduk pengunjuk rasa.

Baca juga: DTKJ: ERP Pembatasan Kendaraan Untuk Gantikan Ganjil Genap






Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

18 jam lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Dirut MRT Minta Tarif Integrasi Rp10 RIbu Dievaluasi, Dishub DKI: Tetap Dilanjutkan

22 jam lalu

Dirut MRT Minta Tarif Integrasi Rp10 RIbu Dievaluasi, Dishub DKI: Tetap Dilanjutkan

Dirut MRT Jakarta minta tarif integrasi Rp 10 ribu dievaluasi karena banyak warga yang menyambung dengan angkutan online


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

1 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

2 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

3 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

4 hari lalu

Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

Ketua DTKJ menilai wajar penolakan wacana jalan berbayar ERP di Jakarta. Menurut dia, komunikasi perlu dibangun.


Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

4 hari lalu

Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya

Ketua DTKJ mengungkap penyebab lelang jalan berbayar ERP yang sempat gagal.


PKS Tolak Penerapan ERP: Situasi dan Kondisi Belum Memungkinkan

4 hari lalu

PKS Tolak Penerapan ERP: Situasi dan Kondisi Belum Memungkinkan

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Ismail menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP)


Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

4 hari lalu

Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Ditunda, DPRD DKI: Laporkan ke Heru Budi Hartono

Rapat pembahasan jalan berbayar oleh Komisi B Bidang Perekonomian DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta kembali ditunda.


DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

4 hari lalu

DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

Wawan Suhawan menilai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP di sejumlah ruas jalan Jakarta akan sangat merepotkan.