Iklan
Selain perekonomian, hal krusial lainnya adalah potensi berpindahnya titik kemacetan yang terjadi secara alamiah. “Ada 25 ruas berbayar, dia nggak mungkin lewat ruas itu karena nggak mungkin mengeluarkan coast tambahan,” ujar politisi PKS itu.
Dia menilai bahwa hal itu bisa terjadi karena kesiapan transportasi publik yang belum memadai dan maksimal. “Idelanya benar-benar mereka berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” kata dia.
Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membenahi transportasi publik, baik dari segi pelayanan, jumlah kendaraan hingga keamanan sebelum mengeluarkan maupun menerapkan kebijakan ERP karena itu menjadi hal penting dalam mobilitas.
MUTIA YUANTISYA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Iklan
