Pemprov DKI Ganti Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya

Reporter

Kantor Perumda Pasar Jaya, Rabu 19 Agustus 2020. TEMPO/ Rafi Abiyyu
Kantor Perumda Pasar Jaya, Rabu 19 Agustus 2020. TEMPO/ Rafi Abiyyu

TEMPO.CO, JakartaPemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganti Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya dari Sutrisno Muslimin ke Suko Pranoto pada Kamis, 26 Januari 2023. Hal ini diklaim untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah tersebut

Suko Pranoto merupakan pensiunan TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal dan jabatan terakhir sebagai asisten intelijen Kepala Staf TNI AD.

"Iya dilakukan pergantian dengan harapan membawa pengaruh positif bagi Perumda Pasar Jaya, yakni dari sekarang yang sudah baik, ke arah yang lebih baik," kata Pelaksana Tugas (plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2023 dikutip dari Antara.

Fitria mengatakan penggantian Sutrisno Muslimin merupakan upaya penyegaran dalam jajaran Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya dan dia menjamin pergantian ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Gubernur sebagai kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya mempunyai kewenangan dalam memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas," ujar Fitria.

Fitria menerangkan Perumda Pasar Jaya merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan pasar sebanyak 153 pasar, pembinaan pedagang pasar dan juga mengembangkan bisnis perkulakan dan retail.

Karenanya dia berharap Suko Pranoto selaku Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya baru dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kinerja Perumda Pasar Jaya melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. "Semoga Suko Pranoto sebagai Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab," kata Fitria.

Kronologi Temuan Bansos Pemprov DKI yang Diduga Seret Pasar Jaya

Baru-baru ini beredar melalui sebuah thread di Twitter tudingan yang membeberkan kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI. Perumda Pasar Jaya disebut-sebut ikut terseret

Dalam utas tanggal 9 Januari 2023 lalu, tudingan itu mengatakan bahwa temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang di Pulogadung yang diduga disewa Pasar Jaya.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19. “Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulis tudingan itu.

Disebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp2,85 triliun. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya. “Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya,” ujar tudingan itu.

Lebih lanjut, tudingan itu juga membeberkan dugaan sejumlah temuan mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya.

Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

Perumda Pasar Jaya memastikan lelang stok cadangan beras sisa usaha retail sebanyak 920 ton yang tersimpan di sebuah gudang Pulo Gadung, Jakarta Timur, secara terbuka dan transparan.

"Selama pelaksanaan lelang, seluruh informasi terkait kondisi serta kualitas beras yang akan dilelang telah terinformasi secara terbuka kepada seluruh peserta lelang," kata Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri seperti dikutip dari Antara, Rabu, 18 Januari 2023.

Beras rusak tak layak konsumsi

Ia menyebut, transparansi tersebut khususnya terkait penurunan kualitas beras yang ada di gudang selama dilakukan penyimpanan di gudang dan sudah tidak layak konsumsi.

Proses lelang terbuka atas stok beras itu sendiri, lanjut Fachri, telah diajukan pada September 2022 oleh Pasar Jaya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang diumumkan melalui media cetak nasional pada 31 Oktober 2022 dan pelaksanaan lelangnya pada November 2022.

"Sebagai BUMD DKI yang menjalankan prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam menjalankan operasionalnya, kami mengadakan lelang pada November 2022. Namun saat proses lelang awal tersebut, belum mendapatkan peminat yang sesuai dengan ketentuan lelang atau gagal lelang," kata dia.

Karena gagalnya lelang awal tersebut, kata Fachri, Pasar Jaya pada Desember 2022, mengajukan kembali lelang terbuka kepada KPKNL. "Kemudian kami telah mendapatkan jadwal lelang pada akhir bulan 31 Januari 2023," katanya. 

Beras stok cadangan bukan beras bansos

Ia kembali menegaskan, bahwa beras tersebut merupakan stok cadangan (buffer stock) untuk menjaga operasional produksi dan bukanlah beras untuk bantuan sosial (bansos). "Jadi, jauh sebelum isu ini, sudah kami lelang. Tapi tidak untuk konsumsi, mungkin bisa 'reprocessing', tidak tahu untuk apa. Tapi yang jelas kita juga harus ketentuan UU Pangan," katanya menambahkan.

Adapun untuk beras bansos yang diberikan pada pandemi Covid-19 yang ditugaskan Dinas Sosial DKI Jakarta, Fachri menegaskan Pasar Jaya telah menuntaskannya sejak 2020. "Kami telah menuntaskan pekerjaan dari Dinas Sosial untuk penyediaan dan penyaluran bantuan sosial pada periode April sampai Desember 2020 untuk warga Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19," ucap dia

Baca juga: PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung








Baznas: Zakat Fitrah Ramadan 2023 di Depok Rp 45 ribu

20 jam lalu

Umat Islam membayar zakat fitrah kepada amil zakat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021. Panitia Zakat Masjid Istiqlal mulai membuka layanan pembayaran zakat fitrah dengan pembayaran senilai Rp50 ribu atau 3,5 liter beras. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Baznas: Zakat Fitrah Ramadan 2023 di Depok Rp 45 ribu

Baznas Kota Depok memutuskan besaran zakat fitrah untuk Ramadan 1444 Hijriah senilai Rp 45 ribu per orang.


Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

Di Maros misalnya, Jokowi menyebut sejumlah lahan telah terendam banjir yang berpengaruh ke hasil panen beras.


Jokowi Cek Panen Beras di Maros Sulsel, Berharap Segera Masuk Pasar

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo memeriksa beras saat inspeksi mendadak ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Foto: BPMI Setpres
Jokowi Cek Panen Beras di Maros Sulsel, Berharap Segera Masuk Pasar

Jokowi berharap hasil panen beras di Sulawesi Selatan bisa melebihi target, sehingga bisa dibawa ke provinsi lainnya yang membutuhkan.


Keran Impor Beras Kembali Dibuka Lantaran Produksi Dalam Negeri Kurang? Berikut Data Perhitungan BPS

1 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Keran Impor Beras Kembali Dibuka Lantaran Produksi Dalam Negeri Kurang? Berikut Data Perhitungan BPS

Bapanas mengklaim jumlah pasokan dalam negeri tak bisa memenuhi kebutuhan CBP sehingga harus impor beras. Seperti apa data perhitungan versi BPS?


Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

1 hari lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

Kekurangan stok beras di NTT menyebabkan komoditi pangan itu menjadi mahal.


Terkini Bisnis: Keran Impor Beras Kembali Dibuka, Sri Mulyani Rapat 5 Jam

2 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: Keran Impor Beras Kembali Dibuka, Sri Mulyani Rapat 5 Jam

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 28 Maret 2023 antara lain tentang alasan keran impor beras kembali dibuka tahun ini.


Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

3 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.


SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

3 hari lalu

Foto udara aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

Serikat Petani Indonesia menilai keputusan pemerintah untuk impor beras 2 juta merugikan petani. Keputusan impor diambil justru saat panen raya.


Betulkah Indonesia Butuh Impor Beras Karena Hasil Produksi Turun? Ini Penjelasan Perpadi vs Pengamat

3 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Betulkah Indonesia Butuh Impor Beras Karena Hasil Produksi Turun? Ini Penjelasan Perpadi vs Pengamat

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso dan pengmat angkat bicara menanggapi rencana impor beras dalam waktu dekat.


Bapanas Ungkap Cerita Latar Belakang Keputusan Impor 2 Juta Ton Beras

3 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NGA) Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan beras, Senin, (7/11/2022), di Jakarta.
Bapanas Ungkap Cerita Latar Belakang Keputusan Impor 2 Juta Ton Beras

Bapanas menyampaikan pemerintah terpaksa mengambil keputusan pahit untuk mengimpor 2 juta ton beras.