Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya DKI Jakarta umumkan 3 nama yang lolos tahapan tes calon sekretaris daerah atau Sekda DKI Jakarta. Hasil seleksi itu diumumkan Ketua Panitia Seleksi Terbuka Suhajar Diantoro melalui Pengumuman Nomor 4 tahun 2023 yang diunggah di laman Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, hari ini.

Tiga nama calon Sekda DKI itu adalah Joko Agus Setyono, yang saat ini Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat) dan Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta).
 
Disebutkan bahwa tiga nama calon itu keluar berdasarkan hasil seluruh tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Namun tidak ada total nilai dari seluruh tahapan seleksi dalam surat keputisan itu.

Hasil seleksi pansel yang ditandatangani Suhajar Diantoro pada Jumat, 27 Januari itu disebut bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Baca juga: Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran
 

Sebelumnya disebutkan, Joko Agus Setyono meraih nilai tes manajerial tertinggi, sebesar 88,16. Posisi kedua ditempati Dhany Sukma dengan nilai 87,07, dan Michael Rolandi mencatat 86,58.
 
Pengumuman hasil akhir yang disampaikan pansel ini lebih cepat dibandingkan jadwal semula, yakni 2 Februari 2023.
 
Tiga nama calon Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta itu lolos dalam hasil akhir pansel setelah menyisihkan tiga kandidat lain yang mengikuti tes terakhir yaitu tes wawancara. Tiga nama pejabat DKI yang tersisih itu adalah Kepala Inspektorat DKI Syaifullah Hidayat, Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Isnawa Adji, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benni Aguscandra.

Sebelumnya, pada tes kompetensi bidang (penulisan makalah), Kepala Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat memperoleh nilai tertinggi. Nilai makalahnya sebesar 80,3. Namun dalam tes selanjutnya, Syaefuloh tersisih.   


Para calon itu telah melalui rangkaian seleksi mulai dari administrasi, kompetensi bidang dengan penulisan makalah, tes manajerial, dan sosio kultural hingga tes wawancara dengan tim pansel.
 
Bobot terbesar seleksi jabatan pimpinan tinggi itu adalah wawancara pansel 35 persen, sedangkan tes manajerial dan sosial kultural 25 persen. Kompetensi bidang dan rekam jejak masing-masing 20 persen. 
 
Panitia seleksi akan menyampaikan hasil penilaian akhir seleksi itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) DKI, yaitu Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Heru akan menyerahkan 3 nama calon itu kepada Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri.
 
Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

29 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

32 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

32 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

33 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

33 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

33 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

34 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

37 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

47 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?