TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin membantaj anak usaha Jakpro dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga membebani Jakpro sebagai induk usaha.
Iwan menganggap, kondisi korporasi saat ini menjadi tantangan bagi induk usaha agar anak perusahaan Jakpro menjadi lebih baik lagi.
"Tantangan bagi kami bagaimana supaya memastikan anak perusahaan itu bisa benar-benar mapan. Bisa menopang induknya, bukan menjadi beban," ujar Iwan seperti dikutip dari Antara, Selasa, 31 Januari 2023.
Iwan menanggapi rencana Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta yang akan melakukan serangkaian opsi aksi korporasi untuk menyehatkan anak usaha Jakpro. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggabungan tujuh anak perusahaan.
"Kami tentunya apapun kebijakan atau keputusan, ya kami harus siap karena kan tujuannya untuk memastikan Jakpro atau BUMD ini lebih baik tentunya," kata Iwan Takwin.
BP BUMD DKI kaji opsi aksi korporasi Jakpro
BP BUMD DKI telah memaparkan kepada DPRD DKI Jakarta bahwa proses analisis dan kajian sedang dijalankan. Sebagai perseroan daerah, Jakpro akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selaku pemegang saham.
Iwan mengatakan, kajian yang dilakukan pemerintah tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi ada juga aspek non-bisnis, yang harus dipertimbangkan untuk menentukan keputusan di masa mendatang soal nasib anak usaha Jakpro.
"Jadi tadi, ya enggak bisa menjustifikasi langsung oh ini bisa (dimerger) atau enggak, tapi harus ada kajian. Itu yang sedang dijalankan," katanya.
BP BUMD DKI Jakarta sedang mengkaji usulan Komisi C DPRD DKI Jakarta agar menggabungkan tujuh anak perusahaan sehingga tidak membebani perusahaan induk.
PT Jakarta Propertindo diminta menggabungkan atau merger anak perusahaannya yang dianggap tidak produktif yang sejauh ini dinilai justru membebankan PT Jakpro.
Finansial Jakpro belum menunjukkan perbaikan
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta H Rasyidi mengatakan, finansial Jakpro hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Indikator utamanya adalah saat ini Jakpro tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya atau dividen kepada Pemprov DKI Jakarta. Padahal penyertaan modal daerah (PMD) yang diterima dari Pemprov DKI Jakarta lebih dari Rp1 triliun.
Menurut dia, Jakpro terlalu banyak memiliki anak usaha. Ada tujuh ylyakni PT Pulomas Jaya (PMJLand), PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), PT Jakarta Oses Energi dan PT Jakarta Solusi Lestari. Namun kinerjanya kurang baik sehingga harus ditopang induk usahanya.
Bisnis Jakpro dianggap tidak fokus
"Perusahaan ini terlalu besar sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya saja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan," katanya.
Misalnya, ada anak perusahaan Jakpro yang tugasnya cuma menyewakan rumah dan lahan. "Jadi kami menyampaikan kepada kepala BP BUMD supaya kalau memungkinkan harus digabungkan ya gabungkan saja," kata Rasyidi.
Baca juga: DKI Kaji Sejumlah Opsi Aksi Korporasi Jakpro, Terima PMD Rp 1 Triliun Tapi Belum Setor Dividen
