TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi (UMKMK).
Hal ini disampikan Heru Budi saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida), menjadi PT Jamkrida (Perseroan Daerah).
"Disetujuinya Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jamkrida menjadi Perseroan Terbatas Jamkrida (Perseroan Daerah) diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT Jamkrida Jakarta, serta lebih banyak merangkul pelaku UMKM dan koperasi sehingga dapat menjadi lebih berkembang dan mandiri,” kata Heru di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Menurut Heru, dengan banyaknya pelaku UMKM dan Koperasi yang dirangkul maka akan meningkatkan lapangan pekerjaan serta jumlah tenaga kerja.
"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Baca Juga:
Heru juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas ketelitian dalam mencermati seluruh substansi Raperda. Sehingga persetujuan DPRD DKI dapat diberikan dalam bentuk pengesahan menjadi Perda.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Azis Muslim menjelaskan bahwa PT Jamkrida memiliki dua peran strategis. Yakni, memperkuat struktur makro ekonomi daerah, serta sebagai jangkar pengaman program pemerintah daerah dalam upaya memperkuat akses dan struktur permodalan UMKM dan Koperasi agar berjalan dan tersalurkan dengan baik.
Abzul Azis merinci, saat ini Jamkrida telah menjamin sekitar 3,5 juta UMKM dan Koperasi dengan nilai total penjaminan mencapai lebih Rp 22 triliun. Oleh karena itu, penting adanya penambahan modal dasar yang dituangkan dalam Raperda tersebut.
"Penambahan modal dasar itu digunakan untuk pengembangan usaha, juga sebagai upaya Pemprov DKI dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang salah satu fokus utamanya adalah UMKM,” kata Abdul Azis.
Pilihan Editor: Depok Kaji Subsidi APBD untuk Bayar Bunga Bank Pinjaman UMKM
