Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Kota Depok Tak Hadir di Ombudsman, Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Malah Diminta Mediasi

image-gnews
Suasana hari pertama sekolah di SDN Pondokcina 1, Senin 9 Januari 2023. TEMPO/ADE RIDWAN
Suasana hari pertama sekolah di SDN Pondokcina 1, Senin 9 Januari 2023. TEMPO/ADE RIDWAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Francine Widjojo menyesalkan bahwa Wali Kota Depok Mohammad Idris sebagai pengambil kebijakan dan pengambil keputusan itu tidak hadir lagi di dalam pertemuan dengan para orang tua murid di Ombudsman Jakarta, Rabu, 8, Februari 2023.

Francine menerangan, Wali Kota Depok tidak hadir dan diwakili jajarannya, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan tipe mesjid dari masjid raya menjadi masjid jami. Bahkan, dari Pemkot Depok sudah menegaskan jika SDN Pondokcina 1 akan tetap digusur seperti rencana Wali Kota dan akan dibangun masjid jami.

“Secara pastinya, waktunya tidak ditentukan karena menunggu pembangunan dari ruang kelas belajar di SDN Pondokcina 5,” ucap Francine. 

Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1, Jihan Fauziah menambahkan, klarifikasi hari ini dimulai dari para pelapor yang menyampaikan keterangan secara langsung dari tanggapan tim.

“Dari tanggapan kami, kemudian akhirnya dari pertemun ini sekiranya kami mendapatkan beberapa poin fakta yang disampaikan langsung Pemkot Depok. Tadi yang hadir itu ada bagian aset dan Dinas Pendidikan bagian SD-nya, itu menyampaikan yang pertama kita bisa lihat informasi peruntukannya berubah-ubah terus. Yang dibilang masjid raya berubah menjadi masjid jami,” kata Jihan.

Jihan menjelaskan ada fakta-fakta yang disampaikan kalau berdasarkan kajian planologi Kota Depok itu harus mundur delapan meter lokasi SD, karena itu terlalu di pinggir jalan raya, informasi tersebut tidak pernah disampakan ke orang tua siswa dan tidak pernah mendapatkan kejelasan atas data, dokumen, atau informasinya.

“Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan informasi yang disampaikan. Terus yang kedua betul tadi statement dari Pemkot Depok itu menyampaikan bahwa regrouping akan tetap berjalan sampai ruang kelas baru dibangun di SDN Pondokcina 5 katanya, rencananya di bulan Juli, di awal pembelajaran baru,” tutur Jihan.

Dirinya mempertanyakan apakah alihfungsinya sudah dilakukan dengan benar atau belum, atau selama prosesnya ada maladministrasi atau tidak, dan ia menyayangkan serta menjadi catatan di pertemuan hari ini, yakni Ombudsman di akhir malah memberikan tawaran dan usulan kepada mereka untuk dimediasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Padahal tujuan dari agenda hari ini itu jelas cuman mengklarifikasi keterangan, tidak ada diundangan tertera bahwa kami akan dimediasi. Diakhir, kami sebagai pelapor  dan terlapor dimintakan untuk dihadirkan solusi,” terang Jihan.

Sedangkan, jika berbicara solusi, seharusnya datang dari pemangku kebijakan yang punya tanggungjawab, sebagai pejabat pemerintahan harusnya bisa menghadirkan solusi dan fokus dalam menjalankan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, dilakukan dengan cermat, hati-hati. dan memberikan kepastian hukum serta melindungi peserta didik.

“Hak anak atas pendidikan dan juga orang tua yang di sini yang sudah terdampak,” ucap Jihan.

Saat proses mediasi, khususnya bagian aset Pemkot Depok masih berdalih dan tidak menjawab dengan pasti, seperti peruntukan, alih fungsinya. Sebab, saat ditanya tidak memberikan jawaban konkrit.

“Tidak ada Wali Kota Depok. Jadi, dia kan yang bisa memberi dan pengambil keputusan atas kebijakannya dalam kasus ini. Tapi enggak ada dia, buat apa kita menghadirkan solusi kalau pengambil keputusannya aja enggak di situ. Jangan sampai narasi yang diedarkan Pemerintah Kota Depok nanti di luar sana bahwa mereka sudah menawarkan solusi ke kami, enggak ada itu sama sekali,” kata Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 ini.

Pilihan Editor: Orang Tua Siswa Cemas Pemkot Depok Tetap Menggusur SDN Pondokcina 1 Juni Nanti

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tolak Pleidoi Altaf Pembunuh Mahasiswa UI, Jaksa Kutip Ayat Al-Qur'an dan Memberikan Tasbih

1 hari lalu

Sidang tuntutan Altafasalya Ardnika Basya,  terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan di Pengadilan Negeri Depok, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. Foto : Humas Kejari Depok
Tolak Pleidoi Altaf Pembunuh Mahasiswa UI, Jaksa Kutip Ayat Al-Qur'an dan Memberikan Tasbih

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Depok memberikan tasbih kepada Altafasalya Ardnika Basya (23 tahun), terdakwa pembunuhan mahasiswa UI.


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Arus Mudik di Terminal Jatijajar Depok Diprediksi Mulai H-10

2 hari lalu

Petugas BPTJ mengecek fisik bus saat pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) di Terminal Jatijajar Tipe A, Depok, Jawa Barat, Jumat 31 Maret 2023. Pemeriksaan kelaikan kendaraan tahap pertama dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek  (BPTJ) untuk memastikan laik jalan guna memberi kenyamanan dan keselamatan penumpang saat mudik lebih awal Hari Raya Idul Fitri 1444H. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Arus Mudik di Terminal Jatijajar Depok Diprediksi Mulai H-10

Dinas Kesehatan Kota Depok memeriksa kesehatan sopir bus di Terminal Jatijajar secara periodik, dan saat arus mudik akan ada posko layanan.


Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

2 hari lalu

Area panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Terminal Bus Jatijajar Kota Depok, Selasa 26 Maret 2024. Tempo/Ricky Juliansyah
Energi Terbarukan dari PLTS Bikin Terminal Jatijajar Depok Hemat Listrik PLN 40 Persen

Terminal Bus Jatijajar Kota Depok menyatakan telah sejak Januari lalu memanfaatkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.


Warga Depok Nyaris Bentrok karena Bangunkan Sahur Dinilai Terlalu Mengganggu

2 hari lalu

Ilustrasi membangunkan sahur. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Warga Depok Nyaris Bentrok karena Bangunkan Sahur Dinilai Terlalu Mengganggu

Viral video keributan sekelompok pemuda dengan warga yang menegur cara membangunkan sahur yang dinilai terlalu mengganggu


Banjir Kiriman yang Melanda Depok Hari Ini: 2 Keluarga Dievakuasi, Kali Bawa Sampah dari TPA

3 hari lalu

Jembatan Jago yang menahan sampah longsoran TPA Cipayung di Jalan Alief RT. 2/3 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok, Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Banjir Kiriman yang Melanda Depok Hari Ini: 2 Keluarga Dievakuasi, Kali Bawa Sampah dari TPA

Di Simpang Mampang, Depok, banjir semakin parah setelah jembatan ditinggikan. Bukan lagi karena luapan air kali, tapi air kini tak bisa ke kali.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

3 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.