Buntut Buwas Sidak Gudang Food Station, DPRD DKI Minta Penjelasan Soal Penimbunan dan Mafia Beras

Reporter

Rapat Kerja Komisi BDPRD DKI Jakarta bersama dengan Food Station pada Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Rapat Kerja Komisi BDPRD DKI Jakarta bersama dengan Food Station pada Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menanggapi pertanyaan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta soal dugaan mafia beras. Dia mengaku tak pernah mendapati mafia beras yang bermain-main dengan BUMD DKI bidang pangan itu.

"Apakah ada mafia? Sepanjang saya jadi Dirut Food Station, saya belum pernah menemukan ada mafia, Pak," kata dia menjawab pertanyaan legislatif di ruang rapat Komisi B, DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2023. 

Kemarin Komisi B menggelar rapat dengan Food Station membahas soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta stok pangan dan stabilitas harga beras di Ibu Kota.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi B Ahmad Yani meminta penjelasan mengenai kabar penimbunan beras di Jakarta. Dia mengutip dugaan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas bahwa ada mafia beras. 

"Tolong diinformasikan kepada kami, adakah mafia itu yang bermain masalah ketahanan pangan. Penimbunan-penimbunan itu," ujar politikus PKS ini.

Buwas sebelumnya sidak ke gudang beras Food Station di Jakarta Timur pada 3 Februari 2023. Dia menemukan sejumlah barang yang diduga menjadi bukti keberadaan mafia beras. 

Buwas curiga beras Bulog yang ada di gudang tersebut telah dicampur dengan beras merek lain. Akibatnya, beras Bulog yang seharusnya dijual di Pasar Induk Cipinang maksimal Rp 8.900 melonjak hingga Rp 12.000 per kilogram. 

Anggota Komisi B lainnya dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, justru meyakini mafia beras merajalela di Jakarta. "Masalah beras di DKI ini tidak akan selesai kalau selama yang maininnya ini-ini aja. Toh, saya tahu mafia-mafia ini, saya paham bener siapa orang-orangnya," ujar dia.

Pamrihadi menerangkan, perusahaannya punya kewajiban memasok cadangan beras untuk Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, gudang Food Station memang digunakan sebagai tempat penimbunan beras.

"Tapi penimbunan beras yang memang merupakan cadangan stok untuk Pemprov DKI yang kami declare dalam website kami. Jadi siapa pun bisa akses online," jelas dia.

Pilihan Editor: Sidak Gudang Milik Food Station, Buwas Temukan Barang Bukti Keberadaan Mafia Beras

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

Di Maros misalnya, Jokowi menyebut sejumlah lahan telah terendam banjir yang berpengaruh ke hasil panen beras.


Jokowi Soal Dukungan Pasar Induk Beras Sulsel: Rencana Ada, Baru Saya Ngomong

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan pedagang saat melakukan kunjungan di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam kunjungannya di Sulsel Presiden meninjau sejumlah lokasi di daerah itu dan meresmikan pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare untuk rute Maros-Barru serta membagikan paket sembako kepada pedagang dan warga setempat. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Jokowi Soal Dukungan Pasar Induk Beras Sulsel: Rencana Ada, Baru Saya Ngomong

Jokowi mengaku belum bisa menyampaikan dukungan apa yang bisa diberikan pemerintah pusat untuk pendirian fasilitas pasar induk beras di Maros, Sulsel.


PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

23 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti mekanisme Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam memutasi 20 pejabat eselon II Pemprov DKI.


Keran Impor Beras Kembali Dibuka Lantaran Produksi Dalam Negeri Kurang? Berikut Data Perhitungan BPS

1 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Keran Impor Beras Kembali Dibuka Lantaran Produksi Dalam Negeri Kurang? Berikut Data Perhitungan BPS

Bapanas mengklaim jumlah pasokan dalam negeri tak bisa memenuhi kebutuhan CBP sehingga harus impor beras. Seperti apa data perhitungan versi BPS?


DKI Jawab Tudingan Anggaran Rp 3,27 Miliar Hanya untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis 2023

1 hari lalu

Calon pemudik mengantre daftar Mudik Gratis 2023 yang diselenggarakan oleh Pemkot DKI di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Senen, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Pemkot DKI menyediakan rute mudik gratis sebanyak 19 kota tujuan dan 19. 280 penumpang yang akan di betangkatkan pada 17 April mendatang, sementara pendaftaran berlangsung hingga 13 April. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DKI Jawab Tudingan Anggaran Rp 3,27 Miliar Hanya untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis 2023

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjawab tudingan soal anggaran Rp 3,27 miliar hanya untuk seremonial gunting pita Mudik Gratis 2023.


Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN, Pemprov DKI Jakarta Akan Tindak yang Melanggar

2 hari lalu

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Sigit Wijatmoko saat mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono meninjau pintu air Manggarai, Rabu, 1 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN, Pemprov DKI Jakarta Akan Tindak yang Melanggar

Selain larangan mengadakan bukber, surat edaran Mendagri itu juga meminta pejabat negara dan ASN untuk menerapkan pola hidup sederhana.


Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

2 hari lalu

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung, dan telur. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

Politikus PSI mengungkap pencairan bansos DKI kerap molor. Pemprov DKI diminta mencairkan bantuan tersebut sebelum Lebaran 2023 tiba.


Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

3 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.


SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

3 hari lalu

Foto udara aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

Serikat Petani Indonesia menilai keputusan pemerintah untuk impor beras 2 juta merugikan petani. Keputusan impor diambil justru saat panen raya.


SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

3 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan impor beras sebagai akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.