Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Depok Larang Siswa Ikut Perayaan Valentine Day, Politikus PDIP: Jangan Hanya Bisa Melarang

image-gnews
Aktivitas penjualan bunga di Pasar Rawa Belong, Jakarta, Minggu, 13 Februari 2022. Menurut keterangan pedagang, menjelang Hari Valentine omzet penjualan bunga di Pasar Rawa Belong mengalami penurunan dari biasanya akibatnya meningkatnya kasus Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat
Aktivitas penjualan bunga di Pasar Rawa Belong, Jakarta, Minggu, 13 Februari 2022. Menurut keterangan pedagang, menjelang Hari Valentine omzet penjualan bunga di Pasar Rawa Belong mengalami penurunan dari biasanya akibatnya meningkatnya kasus Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Ikravany Hilman meminta Pemerintah Kota Depok tak hanya bisa memberikan larangan merayakan Valentine Day. Saban tahun, perayaan hari kasih sayang ini jatuh pada 14 Februari. "Memang ada sekolah yang merayakan, SMA ini merayakan Valentine, kan tidak ada," kata Ikra, sapaannya, Jumat, 10 Februari 2023.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan DPRD Kota Depok ini menuturkan bahwa yang merayakan Valentine adalah warga atau secara personal. "Sebagian merayakan (Valentine) karena agamanya, sebagian lagi karena tradisi. Tidak ada haknya untuk melarang itu sebetulnya," tutur Ikra.

Ia menegaskan, jika ada sebagian warga secara keyakinan atau agama tidak setuju pada perayaan itu, maka berlaku untuk mereka.

"Bagi yang lain kan tidak bisa. Sama seperti di Islam ada tradisi pawai obor sebelum Ramadan, itu tradisi keagamaan walau pun bukan syariat agama. Tapi bagian dari tradisi keagamaan menjelang puasa. Lalu, bagaimana jika itu dilarang, kan tidak bisa," ujar Ikra.

Ikra menilai yang perlu disoroti adalah tindakan negatifnya, bukan melarang perayaannya yang sudah menjadi tradisi. "Namanya anak muda mana bisa dikekang atau dilarang, mestinya diarahkan. Kalau menurut saya ya, cinta itu bukan sekedar cinta laki-laki dengan perempuan, tapi bisa ke orang tua atau anak, cinta kepada kemanusiaan," katanya.

Baca juga: Kontroversi Lupercalia, Festival Pagan Romawi Kuno Cikal Bakal Hari Valentine

Tidak melarang Pemkot Depok melarang perayaan Valentine

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ikra menegaskan tidak melarang Pemkot Depok untuk melarang perayaan Valentine, tapi jangan sampai berhenti di situ saja.

"Harusnya ada langkah-langkah solutif untuk mengarahkan anak-anak muda itu. Kalau pemerintah kota mau lebih capek, kecuali cuma sibuk melarang. Kalau ada yang melakukan terus mau diapakan sama Pemkot, melanggar Perda atau didenda," kata Ikra.

Ikra menilai, yang harus dilakukan Pemkot Depok adalah ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan apa itu cinta dan sebagainya.

 "Bukan hanya cinta laki-laki kepada perempuan, apalagi pada yang belum saatnya, seperti anak-anak SMP, ajarkan cinta kepada tanah air, cinta kepada nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya. Sebenarnya ini yang mesti perlu dipikirkan," ucap Ikra.

Pilihan Editor: Dinas Pendidikan Depok Larang Siswa Ikut Perayaan Valentine Day, Warga: Urusin yang Lain Dulu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jika PDIP Gabung Pemerintahan, Ekonom Sebut Indonesia Menuju Negara Oligarki

1 jam lalu

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di acara HUT Universitas St. Petersburg, Rusia ke-300 pada Rabu, 18 September 2024. Dok. PDIP
Jika PDIP Gabung Pemerintahan, Ekonom Sebut Indonesia Menuju Negara Oligarki

Ekonom menyebutkan peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran semakin memperkuat pola-pola yang mendukung Indonesia menjadi negara oligarki.


AHY Sebut Demokrat Tak Keberatan PDIP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyatakan Partai Demokrat tidak keberatan atas rencana bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. TEMPO/Nandito Putra.
AHY Sebut Demokrat Tak Keberatan PDIP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Partai Demokrat tidak akan keberatan bila PDIP gabung koalisi Prabowo-Gibran.


Reaksi PDIP dan Golkar terhadap Pertemuan Jokowi-Prabowo

5 jam lalu

Tangkapan layar, Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto santap malam berdua di Jakarta, Selasa (8/10/2024). (ANTARA/Instagram @jokowi)
Reaksi PDIP dan Golkar terhadap Pertemuan Jokowi-Prabowo

PDIP menyatakan politikus tak boleh khawatir atau cemas dalam menanggapi sebuah isu, termasuk pertemuan Jokowi-Prabowo.


Sidang Putusan Gugatan PDIP terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Digelar Secara Elektronik

5 jam lalu

Logo PDIP
Sidang Putusan Gugatan PDIP terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Digelar Secara Elektronik

Sidang pembacaan putusan terkait gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB Kamis, 10 Oktober 2024


PDIP: Gugatan Penetapan Gibran hingga Calon Menteri Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Logo PDIP
PDIP: Gugatan Penetapan Gibran hingga Calon Menteri Kabinet Prabowo

PTUN akan membacakan putusan soal gugatan PDIP terhadap KPU, yang menetapkan Gibran sebagai cawapres, Kamis siang, 10 Oktober 2024


H-10 Jokowi Lengser: Presiden Resmikan Sejumlah Proyek di IKN dan Putusan PTUN terkait Gibran

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 diikuti 35 provinsi se-Indonesia yang digelar pada 6-13 Oktober 2024 di Solo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
H-10 Jokowi Lengser: Presiden Resmikan Sejumlah Proyek di IKN dan Putusan PTUN terkait Gibran

Jokowi bakal meresmikan sejumlah proyek di IKN. Selain itu, PTUN juga akan membacakan putusan gugatan PDIP terkait Gibran pada H-10 Jokowi lengser.


Adik Gus Dur Jadi Ketua Tim Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Berikut Profil Umar Wahid

7 jam lalu

H. Dr. Umar Wahid. TEMPO/Amston Probel
Adik Gus Dur Jadi Ketua Tim Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Berikut Profil Umar Wahid

Adik Gus Dur menjadi ketua tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng 2024. Berikut profil Umar Wahid Hasyim.


Hakim PTUN Bacakan Putusan Gugatan PDIP terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Hari ini

8 jam lalu

Gibran mengenakan jersey bernama punggung Samsul. Dok. TKN
Hakim PTUN Bacakan Putusan Gugatan PDIP terhadap Penetapan Gibran sebagai Cawapres Hari ini

Gugatan di PTUN ini mempersoalkan keputusan KPU yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.


Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

18 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Bambang Pacul mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh PDIP bakal masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.


Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

19 jam lalu

Tangkapan layar, Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto santap malam berdua di Jakarta, Selasa (8/10/2024). (ANTARA/Instagram @jokowi)
Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

Jokowi disebut sempat menyampaikan pandangan supaya PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan Prabowo.