Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Masifkan KTP Digital, Disdukcapil Jakarta Masih Gunakan Blangko

image-gnews
Warga melakukan perekaman data e-KTP terkait pergantian nama jalan, di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Warga melakukan perekaman data e-KTP terkait pergantian nama jalan, di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan masih menggunakan blangko e-KTP, meski Kemendagri gencar membuat KTP digital.

“Kita masih pakai blangko KTP dan belum ada perubahan untuk ke KTP Digital. Untuk KTP Digital, kita sedang dalam persiapan ke depan,” kata dia di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Namun demikian, ada sekitar 2 juta atau 25 persen warga Jakarta yang sudah mengunduh KTP digital dari 8 juta penduduk yang wajib KTP.

“Memang tahun ini kita ditargetkan dari wajib KTP yang sekitar 8 juta itu, 25 persen sudah mendownload KTP digital, sekitar 2 juta. Tahun ini, penduduk Jakarta yang wajib KTP sudah ada KTP digital,” ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal KTP digital. Sebab, pihaknya belum mengetahui kapan penerapan KTP digital ini benar-benar bisa diterapkan lantaran pemanfaatan datanya belum tersedia.

“Kita mensosialisasikan ke masyarakat tapi kita masih tetap pakai blangko,” ucapnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan blangko e-KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Erikson P. Manihuruk mengatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital merupakan transformasi dokumen identitas kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital baik KTP-el, Kartu keluarga maupun dokumen kependudukan lainnya.

“IKD akan terintegrasi jika sahabat Dukcapil memiliki BPJS, NPWP maupun dokumen lainya, sehingga ke depannya akan mudah melakukan transaksi menggunakan KTP Digital,” kata dia dalam keterangan tertulis, 28 November 2022.

Konsep KTP Digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

KTP  Digital memuat unsur Data Keluarga; Dokumen Kependudukan; Tanda Tangan Elektronik; Pelayanan; Pemantauan Pelayanan; dan Histori Aktivitas yang dilakukan pengguna KTP Digital dan lainnya.

Pilihan Editor: Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

1 hari lalu

Dosen Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti,Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam diskusi yang diselenggarakan Amnesty International di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

Anis Hidayah menyebut apa yang diungkap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal intervensi Jokowi di kasus e-KTP adalah refleksi bagi para capres.


Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

2 hari lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Profil eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang sebut adanya intervensi Jokowi di kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.


Istana Bilang Pertemuan Jokowi dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi Kasus Tak Ada di Agenda Resmi Presiden

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember. TEMPO/Subekti.
Istana Bilang Pertemuan Jokowi dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi Kasus Tak Ada di Agenda Resmi Presiden

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada persamuhan Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo pada 2017 dalam agenda resmi.


Agus Rahardjo Sebut Presiden Intervensi KPK Agar Hentikan Penyidikan Setya Novanto

2 hari lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo, merilis sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, 24 November 2017. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Idham Azis, bisa bertugas lebih baik ketimbang dirinya. Dengan kepemimpinan Idham, Tito berharap polisi bisa menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto
Agus Rahardjo Sebut Presiden Intervensi KPK Agar Hentikan Penyidikan Setya Novanto

Menurut Agus Rahardjo, KPK mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 lalu.


Data Pemilih Bocor, ELSAM Sebut Integritas Pemilu 2024 Terancam

4 hari lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
Data Pemilih Bocor, ELSAM Sebut Integritas Pemilu 2024 Terancam

Menurut ELSAM, data pribadi itu seharusnya hanya dapat diakses oleh pengendali data di KPU dan subyek datanya.


Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

18 hari lalu

Sesditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan aparatur desa Prorgram Penguatan Pemerintahan dan  Pembangunan Desa (P3PD), di Kendari, Sultra, Selasa, 14 November 2023.
Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo meminta pemerintah desa untuk memunculkan inovasi-inovasi untuk memajukan desanya.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

25 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

33 hari lalu

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

Setelah dinilai maladministrasi oleh Ombudsman RI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menyatakan akan membenahi tata kelola pemberian izin impor bawang putih.


Ditjen Pajak Laporkan 59,08 Juta NIK Terintegrasi NPWP per Oktober 2023

38 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Ditjen Pajak Laporkan 59,08 Juta NIK Terintegrasi NPWP per Oktober 2023

Sebanyak 59,08 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 23 Oktober 2023.


Dukcapil Banyuasin Raih Penghargaan Berturut-turut

39 hari lalu

Dukcapil Banyuasin Raih Penghargaan Berturut-turut

Kinerja Dukcapil Kabupaten Banyuasin memuncaki prestasi dengan sejumlah penghargaan berturut-turut sejak tahun 2019.